Penentang KUHP Meluas ke Lembaga Internasional
PBB dan lembaga internasional mengkritik muatan KUHP yang dinilai bertentangan dengan HAM, kesetaraan, serta kebebasan pers, beragama, dan berpendapat. DPR dan pemerintah disarankan mencabut KUHP yang baru disahkan pada Selasa, 6 November lalu.
Imam Hamdi
Sabtu, 10 Desember 2022
JAKARTA – Lembaga internasional makin gencar menyorot keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka menyoalkan berbagai pasal dalam KUHP yang dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia, kesetaraan, serta kebebasan pers, beragama, dan berpendapat.
Peneliti senior dari Human Rights Watch untuk Indonesia, Andreas Harsono, mengatakan sejumlah pasal dalam KUHP melanggar hak-ha
...