JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyayangkan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Revisi UU PPP), yang dinilai tak mengakomodasi usul para senator. Mereka menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya mengutamakan nasib Undang-Undang Cipta Kerja. "Mereka hanya fokus melakukan revisi untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan omnibus law caca