JAKARTA - Wacana menghidupkan kembali utusan golongan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dianggap sudah tidak tepat di era reformasi. Upaya itu dikhawatirkan menjadi kedok untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang bisa memilih presiden.

"Gagasan itu jelas tidak membaca sejarah reformasi konstitusi. Membuat partai politik kian dominan dan menggerus keterwakilan daerah," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universi