JAKARTA – Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum satu suara soal rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menciptakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman bagi presiden terpilih 2024. Sebagian partai menolak dengan berbagai alasan. Sisanya memilih menunggu hingga Badan Pengkajian MPR merampungkan substansi PPHN.

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, khawatir pembahasan PPH