Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukkan ancaman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan. Ketentuan itu dimuat  dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Sanksi kurungan bisa dikenakan bagi individu maupun sektor usaha yang mengulangi pelanggaran protokol kesehatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).