Pemerintah seharusnya tidak defensif dalam menanggapi laporan United Nations Special Rapporteur atau Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrem dan Hak Asasi Manusia soal proyek Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Dari laporan yang dirilis pada Rabu lalu, para pakar PBB itu menemukan adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan megaproyek tersebut. 

Para ahli itu menyatakan masyarakat setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi.