Sidang perdana dugaan pelanggaran HAM berat Paniai digelar kemarin di Pengadilan Negeri Makassar. Keluarga korban menganggap pengadilan ini sekadar formalitas.

Pegiat hak asasi manusia mengkritik pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Sejak awal, pembentukan tim ini dinilai tidak transparan.

Kejaksaan Agung akan menghadirkan lebih dari 40 saksi dalam persidangan perkara pelanggaran HAM di Paniai. Jumlah terdakwa dimungkinkan bertambah.

Keluarga korban penghilangan paksa berharap RUU Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa segera disahkan. Ada kekhawatiran pembahasan kembali tertunda.

Kehadiran polisi aktif dalam seleksi calon anggota Komnas HAM menjadi sorotan. Polisi menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan dalam berbagai kasus pelanggaran HAM.

Pemerintah menyesalkan tudingan Amerika Serikat yang menyebut PeduliLindungi melanggar HAM. Aplikasi ini dianggap berperan besar dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Meski dinilai banyak berkontribusi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia, PeduliLindungi tidak seaman aplikasi lain sejenis di berbagai negara lain. 

Ukraina mengklaim sekitar 300 warga sipil meninggal di Bucha selama invasi Rusia. Militer Rusia sudah menarik diri dari kota yang berdekatan dengn Kyiv itu, 5 April lalu.

Indonesia bersama 57 negara lain memilih asbtain atas resolusi penangguhan Rusia dari Dewan HAM PBB. Indonesia ingin ada investigasi tim independen atas dugaan pelanggaran HAM oleh militer Rusia di Ukraina.

Untuk pertama kalinya, korban kasus kerangkeng Bupati Langkat buka suara. Korban bercerita soal penyiksaaan yang mereka alami, menunjuk pelakunya serta peran masing-masing, termasuk Terbit Rencana Perangin Angin dan anaknya, DPA.