Rencana Presiden Joko Widodo merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik baru sebatas janji. Alih-alih melakukan revisi, pemerintah kini memilih membuat interpretasi atas pelaksanaan aturan tersebut. Pedoman ini dikhawatirkan tidak menyelesaikan persoalan kriminalisasi akibat sejumlah pasal karet yang multitafsir.