JAKARTA - Rencana pembentukan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menuai kritik. Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid, mengatakan otorita yang akan menjadi pengelola IKN Nusantara ini bisa menyalahi salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. “Akan bermasalah secara konstitusional,” katanya kepada Tempo, kemarin.

Menurut Fahri, bila merangkum Pasal 18 ayat 1-7 UUD 1945,