JAKARTA - Kehadiran undang-undang perampasan aset tindak pidana kian diperlukan seiring dengan bergulirnya proses penagihan dan pengejaran aset debitor dan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai hak kekayaan negara.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae, menuturkan pengesahan aturan tersebut diyakini dapat menuntaskan kasus BLBI dengan lebih efektif dan optimal karena akan melegitimasi