JAKARTA – Sejumlah anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan tak mempersoalkan rencana pemerintah menghapus Kementerian Riset dan Teknologi, sekaligus menjadikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lembaga otonom. Alat kelengkapan DPR yang membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup ini menilai perubahan nomenklatur kementerian menjadi hak prerogatif presiden. "Soal ideal atau tidak ideal, itu nanti