Peleburan berbagai lembaga riset serta unit penelitian di kementerian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dipastikan tak akan mengganggu aktivitas riset. Swasta khawatir meleburnya sejumlah lembaga riset ke BRIN menimbulkan polemik birokrasi, termasuk pembagian royalti.

Peleburan puluhan unit riset, salah satunya Eijkman, ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyisakan sejumlah persoalan. Peneliti non-PNS terancam kehilangan pekerjaan.

Sejumlah faktor telah mendorong pembungkaman kebebasan akademik tersebut. Parasit-parasit yang menggerogoti kehidupan perguruan tinggi.

Sejumlah peneliti khawatir Badan Riset menjadi lembaga super karena menangani semua kebijakan hingga pendanaan. BRIN didorong menjadi lembaga riset untuk menghasilkan inovasi.

Kementerian Pendidikan menjadi sorotan dalam satu bulan terakhir, dari soal peleburan Kementerian Riset dan Teknologi ke kementerian itu hingga hilangnya pendidikan Pancasila dan bahasa dalam PP Standar Pendidikan Nasional.

Rekomendasi Ditjen Pendidikan Tinggi atas dugaan plagiarisme Fathur Rokhman, Rektor Universitas Negeri Semarang, menguatkan putusan Dewan Kehormatan UGM.

Rencana Presiden Joko Widodo memisahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan menimbulkan pelbagai konsekuensi.

Peleburan Kementerian Riset ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal menambah beban. Sebab, Kementerian Pendidikan harus juga mengurusi riset dan teknologi.

Komisi VII DPR tak mempersoalkan rencana penghapusan Kementerian Riset dan Teknologi serta menjadikan Badan Riset Inovasi Nasional sebagai lembaga otonom. Hal yang terpenting adalah landasan hukumnya.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional dinilai akan menyelaraskan pelaksanaan penelitian sekaligus menggenjot iklim riset.