Berita Utama

Asa Menteri Bambang pada Status BRIN

Edisi, 7 April 2021

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro, mengharapkan adanya kejelasan payung hukum BRIN yang ia pimpin.

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro berkunjung ke Pusat Teknologi Satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Bogor, Jawa Barat, 21 Februari 2020. BKKP Kemenristek/BRIN-LP

JAKARTA – Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro, mengharapkan adanya kejelasan payung hukum BRIN yang ia pimpin. Bambang menyatakan tak mempermasalahkan jika BRIN menjadi badan otonom dan menghilangkan nomenklatur kementeriannya.

Bambang menyatakan telah menyampaikan usul berkaitan dengan kelembagaan Kementerian Riset dan BRIN melalui surat kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditanya seputar detailnya, dia tidak menjawab. "Kami sudah mengirimkan masukan dan usul dengan surat resmi ke Presiden," kata Bambang kepada Tempo, kemarin.

Ide pemisahan Kementerian Riset dan BRIN mencuat dalam rapat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Riset, pekan lalu. Wakil Ketua Komisi, Bambang Wuryanto, mengatakan wacana itu dibahas dalam pertemuannya bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, bulan lalu. Pemisahan ini dianggap menjadi solusi supaya kelembagaan BRIN sejalan dengan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Bambang mengatakan pembahasan juga menyinggung wacana memasukkan fungsi Kementerian Ristek ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kalau di Kemenristek, tusi (tugas dan fungsi)-nya mungkin dicantolkan di Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi)," kata dia saat rapat di DPR. Sedangkan Menteri Pratikno belum membalas permintaan konfirmasi Tempo soal pertemuannya dengan Bambang Wuryanto.

Teknisi mencoba ventilator portabel Vent-I yang dikembangkan tim ITB di Salman ITB Bandung, Jawa Barat, 21 April 2021. TEMPO/Prima mulia

Bambang Brojonegoro menyatakan kesiapannya untuk membantu Presiden sebagai Menteri Riset, Kepala BRIN, ataupun tugas lain. Hal yang dia anggap penting adalah kepastian regulasi karena, selama setahun, lembaganya bertugas tanpa peraturan presiden sebagai dasar hukum. Ketidakjelasan ini membuat BRIN belum bekerja secara efektif untuk membangun ekosistem riset yang sehat supaya pembangunan ekonomi berbasis inovasi.

Bambang menyatakan telah menyiapkan konsep kelembagaan BRIN yang dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berdasarkan bagan organisasi yang dipaparkan Bambang dalam rapat bersama DPR, BRIN akan mencakup tujuh kedeputian, dari bidang kebijakan riset dan inovasi hingga riset sosial dan humaniora. Struktur ini membuat lembaga penelitian yang tersebar di kementerian dan lembaga menjadi terpusat di BRIN.

Sementara itu, lembaga riset pelat merah tetap dipertahankan dengan peralihan status menjadi organisasi pelaksana penelitian. Lembaga-lembaga tersebut adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta Badan Tenaga Nuklir Nasional.  "Organisasi pelaksana tidak mengenal birokrasi," kata dia.

Anggota Komisi VII dari Partai Amanat Nasional, Andi Yuliani Paris, mengemukakan fungsi Kementerian Riset memang harus digabungkan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyebutkan perguruan tinggi merupakan salah satu unsur penyelenggara ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meneliti senyawa aktif pada kuda laut penangkal alzheimer di laboratorium Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Jakarta, 14 Agustus 2017. TEMPO/Nita Dian

Walau begitu, dia berkeberatan jika fungsi ini harus berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebab, lembaga tersebut memiliki fokus berbeda dengan penyelenggaraan riset dan inovasi. "Akar persoalan BRIN saat ini terjadi lantaran Presiden Joko Widodo memisahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Riset," kata dia.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono, mengemukakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2019 memang disusun dengan asumsi Kementerian Riset masih bertugas mengawal sektor pendidikan tinggi. Tujuannya agar penelitian perguruan tinggi dapat berjalan selaras dengan rencana induk riset nasional. "Lalu, ternyata dipisah. Jadi, harus ada penyesuaian," kata Agus.

Dia mengemukakan bahwa Kementerian Pendidikan masih bisa mengawal penelitian yang dilakukan perguruan tinggi supaya terarah dengan kebijakan riset nasional. Syaratnya, penelitian ini harus mengacu pada Prioritas Riset Nasional yang disusun BRIN setiap lima tahun. "Badan riset juga dapat menyiapkan anggaran untuk menyuburkan penelitian di kampus-kampus," kata dia.

ROBBY IRFANY

JAKARTA – Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro, mengharapkan adanya kejelasan payung hukum BRIN yang ia pimpin. Bambang menyatakan tak mempermasalahkan jika BRIN menjadi badan otonom dan menghilangkan nomenklatur kementeriannya.

Bambang menyatakan telah menyampaikan usul berkaitan dengan kelembagaan Kementerian Riset dan BRIN melalui surat kepada Presiden Joko Widodo. Saat

...

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 4 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB