Kebijakan pengelolaan sedimentasi laut dan kuota ikan bermasalah. Memicu kerusakan lingkungan dan merugikan nelayan.

Paradigma ekonomi biru yang diagungkan pemerintah punya dampak negatif. Perlu mencari pendekatan baru untuk mengakomodasi masyarakat adat dan lokal.

Perusahaan perikanan di Bitung merumahkan sebagian ABK. Keputusan sepihak itu diambil gara-gara perusahaan terkena sanksi pencabutan izin berlayar. Tempo bekerja sama dengan Environmental Justice Foundation menggelar liputan khusus mengenai kondisi nelayan-nelayan Bitung dan Halmahera.

Nelayan tradisional di Halmahera Tengah resah dengan beroperasinya kapal-kapal besar asal Bitung di perairan mereka. Penangkapan ikan tuna di luar wilayah dan praktik transhipment yang dilakukan kapal-kapal tersebut merugikan nelayan, mengurangi pendapatan daerah, menyebabkan rawan kriminalitas, serta mengancam kelestarian lingkungan. Tempo bekerja sama dengan Environmental Justice Foundation menggelar liputan khusus mengenai kondisi nelayan-nelayan tradisional Halmahera dan mereportase praktik transhipment di sana.

Alih muatan di tengah laut (transhipment) mengancam keselamatan ABK, rawan kriminalitas, membuat jumlah ikan tidak terdata, dan merugikan pemda setempat. Kementerian Kelautan akan melarang total transhipment.  

Kontribusi ekspor tuna terhadap total volume ekspor perikanan Indonesia mencapai 15,5 persen. Sayangnya, dalam penangkapan tuna terdapat banyak masalah akibat praktik alih muatan kapal di tengah laut.

Muhamad Karim, peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, mengurai masalah kebijakan perikanan yang berpihak pada investasi asing dan mengabaikan perikanan yang berkelanjutan.