Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setidaknya tercatat memiliki rencana membangun fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) atau intermediate treatment facility (ITF) skala makro di empat lokasi dan skala mikro di 18 lokasi. Namun belum satu pun dari fasilitas olah sampah mandiri tersebut yang memulai pembangunan fisik.

Pemerintah DKI Jakarta mengajukan pinjaman Rp 4,02 triliun kepada PT SMI untuk mendanai pembangunan ITF Sunter. Kehadiran empat ITF di Jakarta bisa mengurangi beban TPST Bantargebang.

Warga di sekitar TPST Bantargebang meminta kenaikan uang kompensasi bau. Pemerintah DKI tidak bisa menaikkan bantuan keuangan bagi Pemerintah Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi meminta jumlah penerima uang kompensasi bau ditambah. Pemerintah DKI sangat bergantung pada TPST Bantargebang sehingga posisi tawar dalam negosiasi cenderung lemah.

Pemerintah DKI menargetkan pembangunan 18 FPSA skala mikro rampung pada Agustus 2022. Pembangunan FPSA kian mendesak untuk mengurangi beban TPST Bantargebang.

Setiap penduduk membuang makanan sekitar 184 kilogram per tahun. Sebanyak 45,5 persen sampah di Jakarta merupakan sisa makanan rumah tangga.

Pemerintah Jakarta telah membeli lahan seluas 7,5 hektare untuk memperluas TPST Bantargebang.

Warga yang tinggal di sekitar TPST Bantargebang meminta kenaikan uang kompensasi bau. Pemerintah DKI Jakarta berkali-kali bersengketa dengan Pemerintah Kota Bekasi ihwal pengelolaan TPST Bantargebang.