Rasio pajak dinilai sulit menembus level 11 persen. Reformasi pajak seperti tax amnesty belum ampuh untuk mendongkraknya.

Regulasi penghentian penyidikan tindak pidana cukai harus dibatalkan. Dicurigai ada motif politik menjelang masa kampanye. 

Sebelas wilayah yurisdiksi pajak di Asia menandatangani Deklarasi Bali yang berisi kesepakatan kerja sama pertukaran dan transparansi informasi pajak.

Setelah Program Pengungkapan Sukarela alias tax amnesty jilid II rampung, pemerintah akan berfokus pada penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan perpajakan.

Pemerintah menetapkan 332 sektor usaha yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan energi baru terbarukan sebagai tujuan investasi harta bersih peserta tax amnesty jilid II. Anehnya, sektor usaha pengembangan teknologi blockchain dan video game turut masuk daftar tersebut.

Sejak dimulai pada awal Januari lalu, program tax amnesty jilid II diikuti sekitar 18 ribu wajib pajak.

Banyak peserta amnesti pajak 2016-2017 yang mengikuti amnesti pajak jilid II. Para wajib pajak diduga menyadari bahwa percuma menyembunyikan harta setelah perjanjian kerja sama pertukaran data otomatis (AEoI) berlaku.

Kadin dan Apindo ikut mensosialisasi program amnesti pajak jilid II. Meski tarif pajak yang dikenakan lebih mahal dibanding amnesti pajak jilid I, kesempatan ini dinilai tetap menguntungkan dan membawa manfaat bagi pengusaha.

Target penerimaan pajak pada 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.265 triliun, lebih rendah dari realisasi pada 2021.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias amnesti pajak jilid II yang dimulai pada 1 Januari lalu disambut antusias oleh wajib pajak. Dalam empat hari pelaksanaan PPS,  sebanyak 703 wajib pajak telah berpartisipasi, dengan total harta bersih yang diungkap sebesar Rp 381 miliar dan setoran PPh final Rp 48 miliar.

Kenaikan rasio utang pemerintah pada tahun depan harus dibarengi kenaikan pendapatan negara.

Kalangan pelaku usaha tak ingin melewatkan kesempatan kedua pengampunan pajak pada tahun depan. Apindo memprediksi nilai harta yang masuk dan diungkap mencapai Rp 1.000 triliun.

Rencana pemerintah menerapkan program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid II ditentang sejumlah pihak. Kebijakan tersebut dikhawatirkan justru memicu penyimpangan moral dan ketidakpatuhan. Pemerintah lebih didorong mengoptimalkan pengejaran aset wajib pajak Indonesia yang disembunyikan di luar negeri.

Pengungkapan harta secara sukarela yang direncanakan dalam RUU  Harmonisasi Peraturan Perpajakan dinilai tak akan menjawab isu kepatuhan pajak. Contohnya terlihat pada kegagalan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid I dalam memenuhi target. 

Alih-alih memberi pengampunan baru, pemerintah diminta mengoptimalkan pengejaran aset wajib pajak Indonesia yang disembunyikan di luar negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan pengampunan pajak menjadi salah satu opsi. Kritik pun mengalir lantaran program serupa pada 2016 dianggap gagal mencapai target dan meningkatkan rasio pajak.  

Pengampunan pajak atau tax amnesty bukan satu-satunya opsi yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Opsi lain yang berpeluang dijajaki adalah sunset policy atau penghapusan sanksi administrasi akibat kurang bayar pajak. Sama-sama terganjal isu keadilan.

Rencana revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) segera dibahas di DPR. Undang-undang itu mendapat kritik karena memuat pasal-pasal mengenai pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II.