Sebelas wilayah yurisdiksi pajak di Asia menandatangani Deklarasi Bali yang berisi kesepakatan kerja sama pertukaran dan transparansi informasi pajak.

Setelah Program Pengungkapan Sukarela alias tax amnesty jilid II rampung, pemerintah akan berfokus pada penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan perpajakan.

Pemerintah menetapkan 332 sektor usaha yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan energi baru terbarukan sebagai tujuan investasi harta bersih peserta tax amnesty jilid II. Anehnya, sektor usaha pengembangan teknologi blockchain dan video game turut masuk daftar tersebut.

Sejak dimulai pada awal Januari lalu, program tax amnesty jilid II diikuti sekitar 18 ribu wajib pajak.

Banyak peserta amnesti pajak 2016-2017 yang mengikuti amnesti pajak jilid II. Para wajib pajak diduga menyadari bahwa percuma menyembunyikan harta setelah perjanjian kerja sama pertukaran data otomatis (AEoI) berlaku.

Kadin dan Apindo ikut mensosialisasi program amnesti pajak jilid II. Meski tarif pajak yang dikenakan lebih mahal dibanding amnesti pajak jilid I, kesempatan ini dinilai tetap menguntungkan dan membawa manfaat bagi pengusaha.

Target penerimaan pajak pada 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.265 triliun, lebih rendah dari realisasi pada 2021.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias amnesti pajak jilid II yang dimulai pada 1 Januari lalu disambut antusias oleh wajib pajak. Dalam empat hari pelaksanaan PPS,  sebanyak 703 wajib pajak telah berpartisipasi, dengan total harta bersih yang diungkap sebesar Rp 381 miliar dan setoran PPh final Rp 48 miliar.

Kenaikan rasio utang pemerintah pada tahun depan harus dibarengi kenaikan pendapatan negara.

Kalangan pelaku usaha tak ingin melewatkan kesempatan kedua pengampunan pajak pada tahun depan. Apindo memprediksi nilai harta yang masuk dan diungkap mencapai Rp 1.000 triliun.