Tim Tempo dan ratusan jurnalis yang tergabung dalam ICIJ mencari nama-nama penting dalam Pandora Papers. Harus mengetik satu per satu nama dalam platform data raksasa. 

Direktorat Jenderal Pajak mempertukarkan 70 informasi pada tahun ini melalui kerangka kerja AEoI.

Pemerintah telah banyak menerbitkan regulasi mengenai transparansi informasi pemilik manfaat (beneficial ownership) dari suatu perusahaan. Namun, aturan tersebut tak menjangkau perusahaan di luar negeri. 

Dokumen Pandora Papers menguak kepemilikan warga Indonesia atas perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak. Dua menteri Jokowi termasuk di dalamnya. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pembentukan perusahaan cangkang.  

Dua kali operasi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencari bukti suap pajak yang diduga melibatkan PT Jhonlin Baratama gagal total. Seorang pejabat di KPK disebut-sebut sempat membisiki penyidik agar menunda penggeledahan perusahaan tersebut. Sang pejabat juga meminta penyidik senior tak berangkat ke tempat penggeledahan di Kalimantan Selatan.