Komisi Pemberantasan Korupsi tak boleh memberi ampun kepada perusahaan yang terlibat penyuapan terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak boleh memberi ampun kepada perusahaan yang terlibat penyuapan terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan yang mengatur dan memberi rasuah sudah seharusnya dijerat sebagai tersangka korupsi pajak. Praktik lancung merekayasa nilai pajak merupakan kejahatan korporasi.
Ironisnya, upaya penyelidik KPK menjerat tiga korporasi sebagai tersangka penyuapan malah dimentahkan oleh pimpinan komisi antikorup
...
Dana Rp 217 miliar untuk pengadaan tanah proyek rumah tanpa uang muka DKI diduga raib. Keluar dari rekening Pembangunan Sarana Jaya, dana itu ditengarai berhenti di seorang pengusaha yang juga dikenal sebagai makelar tanah.
Pemilik lahan seluas 4,2 hektare Munjul dan Pondok Ranggon membatalkan transaksi dengan perusahaan perantara. Namun Sarana Jaya tetap membayarkan pembelian lahan hunian tanpa uang muka tersebut.
Sarana Jaya mengirim Rp 217,98 miliar ke PT Adonara sebagai pembayaran lahan di Munjul dan Pondok Ranggon. Dana itu berasal dari penyertaan modal daerah.
Pegawai Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang melaporkan dugaan korupsi pengadaan lahan ke KPK didemosi dan dilaporkan balik ke penegak hukum lain.
KPK juga akan mengambil alih kasus korupsi pembelian tanah di Cengkareng karena ada keterlibatan orang yang sama. Apalagi, saat melakukan penggeledahan, penyidik KPK menemukan sejumlah dokumen terkait dengan tanah di Cengkareng.
Komisi Pemberantasan Korupsi tak boleh memberi ampun kepada perusahaan yang terlibat penyuapan terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak.
Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan. Sejauh mana kesaktian suku bunga acuan mampu mendorong suku bunga kredit?
Bulog menjamin tetap memprioritaskan pasokan beras dari dalam negeri.
Rencana impor beras dinilai sebagai anomali dalam menghadapi panen raya.
Kondisi curah hujan pada akhir 2020 berdampak positif pada kondisi pertanaman sehingga berpotensi meningkatkan luas panen sepanjang Januari-April 2021.
Pemerintah mencari celah untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. Surplus pasokan listrik dan menurunnya tingkat konsumsi menjadi penghambat.
Coca-Cola Amatil Indonesia bertekad menambah porsi penggunaan energi bersih di fasilitas produksi mereka di berbagai daerah.
Tanpa fasilitas yang memadai, area yang berstatus kawasan ekonomi khusus tak akan dilirik pemodal.
Bila dipetakan, terdapat 11 KEK yang sudah beroperasi dan 4 KEK dalam tahap pembangunan.
Kehidupan didasarkan pada jaringan interaksi kompleks.
Gubernur Ridwan Kamil segera mengumumkan mitra baru pembangunan proyek yang mangkrak sejak 2019 tersebut.
Tak ada kegiatan di lokasi proyek TPPAS Lulut-Nambo seluas 55 hektare.
Empat pemerintah kota dan kabupaten harus memperpanjang kontrak dan penggunaan tempat pembuangan akhir sampah meski sudah kelebihan kapasitas. Penyebabnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum juga menuntaskan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Lulut-Nambo, yang juga dikenal dengan Proyek Luna.
Bekas terpidana korupsi Muhammad Nazaruddin menjadi penyandang dana Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang menobatkan Moeldoko sebagai ketua umum.
Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Demokrat, bersafari ke sejumlah lembaga negara untuk menegaskan sahnya kepengurusan yang dia pimpin.
Agus Yudhoyono menyerahkan dokumen ke Kemenkum HAM yang menguatkan penilaian bahwa Kongres Luar Biasa Demokrat merupakan kegiatan ilegal.
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara akan menerapkan PPKM mikro mulai hari ini.
Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro, dan diperluas di tiga provinsi
Pemerintah terus menguji kemanjuran terapi plasma konvalesen, meski sejumlah penelitian di luar negeri menemukan bahwa terapi ini tidak menunjukkan khasiat bagi pasien Covid-19.
Pemerintah mengajak lembaga pemerintah dan swasta melakukan program sosial
Kementerian Kesehatan mengajak semua pihak terlibat dan berkontribusi menyukseskan program vaksinasi nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
