Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kian terjepit setelah terbongkarnya dugaan penyelewengan pengelolaan dana oleh para petingginya. Izin penggalangan dana mereka dicabut. Puluhan rekening yayasan juga dibekukan, menyusul adanya indikasi transaksi keuangan untuk kegiatan terlarang di luar negeri.

Kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT) dinilai sebagai imbas lemahnya Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Upaya para pegiat filantropi mendorong perubahan regulasi yang terbit pada 1961 tersebut mentok di tangan pemerintah dan DPR. Celah penyelewengan dana justru semakin lebar di tengah geliat kedermawanan.

BNPT dan Densus 88 mempelajari laporan PPATK tentang dugaan transaksi mencurigakan yang melibatkan ACT. Masyarakat diimbau berhati-hati menyalurkan sumbangan. 

Dugaan penyelewengan di lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap dinilai sebagai salah satu dampak lemahnya regulasi. Undang-undang yang menjadi payung hukum berumur lebih dari setengah abad. 

Laporan majalah Tempo tentang dugaan kebocoran dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendorong lembaga penegak hukum bergerak. PPATK dan Kepolisian RI menyatakan tengah mengusut dugaan penyelewengan dana amal—termasuk untuk kepentingan pribadi dan kegiatan terorisme. Transparansi dan akuntabilitas lembaga filantropi kembali dipersoalkan.