ILO dan Never Okay Project menggelar survei soal kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Hasilnya, 70,9 persen orang pernah menjadi korban. Perlu peningkatan kesadaran bersama untuk menghentikannya.

Setiap Kamis dwimingguan, Koran Tempo dan Konde.co bekerja sama dengan LBH APIK Jakarta, Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender, serta Kalyanamitra menyajikan rubrik Klinik Hukum Perempuan untuk menjawab persoalan hukum perempuan. Edisi kali ini membahas aturan atas tindak pelecehan dan bentuk kekerasan lainnya di dunia kerja. Artikel ini juga mendapat dukungan dari International Labour Organization (ILO) dan Never Okay Project. 

Dalam Undang-Undang TPKS belum terdapat definisi khusus tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Perlu adanya penyamaan persepsi.

Kuasa hukum korban, Judianto Simanjuntak, meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Depok yang menyidangkan perkara ini dapat memberikan rasa keadilan bagi para korban. Ia juga meminta hakim memberikan hukuman pemberat untuk pelaku pelecehan seksual.

Sejumlah korban pelecehan seksual di kampus mulai berani bicara. Maraknya kasus ini diyakini sebagai fenomena gunung es.

Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia, MS atau MSA, masih menjalani rangkaian pemeriksaan kejiwaan di RS Polri. Pengacara MS berharap pemeriksaan kejiwaan segera selesai dan lanjut ke penyidikan Polres Jakarta Pusat. 

Konstruksi sosial tak mendukung laki-laki korban pelecehan seksual berani bicara. Laki-laki korban pelecehan seksual bisa berperilaku impulsif, bahkan bunuh diri.

Sejumlah kalangan meminta polisi menolak rencana pelaporan balik terlapor kasus pelecehan seksual di KPI. Jika laporan itu diterima, polisi akan melanggar Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kuasa hukum terlapor perundungan dan pelecehan seksual di KPI Pusat berencana melaporkan balik MSA ke Kepolisian Resor Jakarta Pusat pada hari ini. Dalam banyak kasus pelecehan seksual, terlapor pelaku kerap berupaya mengkriminalkan korban.

Polisi hari ini memeriksa lima dari tujuh pegawai KPI yang namanya disebut dalam surat terbuka korban.

Penelusuran Tempo menunjukkan keterangan terbuka korban pelecehan seksual di KPI Pusat bukan isapan jempol. Pelaku pantas diberi sanksi tegas.

LPSK berupaya mendampingi korban perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi di KPI Pusat. Perlindungan oleh LPSK bisa berbentuk perlindungan fisik dan mental.

Dugaan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia tersebar luas setelah penyintas menyebarkan surat terbuka untuk Jokowi. Sejumlah orang dalam menceritakan kesaksiannya perihal suasana kerja di KPI Pusat.

Viral dugaan pelecehan seksual yang menimpa pegawai KPI Pusat membuat tiga lembaga negara bergerak cepat. Kepolisian, Komnas HAM, dan KPI sedang mengusut serta memverifikasi kasus ini.