Cina dan Taiwan merupakan dua mitra dagang penting bagi Indonesia. Apa saja dampak konflik di wilayah tersebut terhadap kinerja perdagangan Indonesia?

DPR dan ahli hukum internasional mendukung pemerintah Indonesia menegakkan kedaulatan di Laut Natuna Utara—dulu bernama Laut Cina Selatan. Caranya adalah terus memanfaatkan sumber daya alam dan berpatroli di wilayah perbatasan itu. Alih-alih meladeni langsung protes Cina, pemerintah diminta menggencarkan diplomasi di forum internasional.

Kapal penjaga pantai Cina sempat bermanuver mengelilingi lokasi pengeboran minyak di Laut Natuna Utara hingga berjarak hanya 2,9 mil laut. Kapal Bakamla dan TNI Angkatan Laut membayanginya.

DPR mendukung pemerintah menjaga dan mempertahankan kedaulatan yang sudah diakui oleh UNCLOS. Nota protes Cina merupakan hal biasa dalam dunia diplomatik.

Pemerintah telah merancang strategi untuk meningkatkan keekonomian proyek. Salah satunya dengan menangkap karbondioksida, lalu disalurkan ke industri hilir.

Cina disebut memprotes pengeboran minyak dan gas bumi di zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara. Beijing mengklaim lokasi di dekat perbatasan Indonesia dan Vietnam itu merupakan bagian dari perairan mereka. Eksplorasi di Blok East Natuna tersebut diperkirakan bisa menghasilkan 46 triliun kaki kubik gas bumi, termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia disarankan mempertahankan kegiatan pengeboran minyak di Laut Cina Selatan meski Cina memprotesnya. Indonesia perlu menggalang dukungan negara-negara di Asia Tenggara.

Pemerintah Cina disebutkan melayangkan protes dan meminta Indonesia menghentikan pengeboran sumur minyak dan gas di Laut Cina Selatan. DPR dan akademikus menyarankan agar pemerintah tidak menanggapi protes tersebut karena lokasi sengketa di perairan Indonesia.

Protes pemerintah Cina kepada Indonesia disebut akibat pengeboran kilang. SKK Migas membenarkan bahwa masih banyak potensi minyak dan gas alam di Laut Cina Selatan yang belum tergarap.

Cina mengklaim kepemilikan wilayah dan meminta Indonesia menghentikan sementara pengeboran minyak dan gas di Kepulauan Natuna. Pemerintah tak boleh mundur.