Ribuan orang berunjuk rasa menentang pengesahan RUU Pilkada. Babak awal perlawanan masyarakat terhadap pemaksaan kehendak DPR. 

DPR mengadopsi putusan MA dalam revisi Undang-Undang Pilkada soal syarat usia calon kepala daerah. Siapa yang diuntungkan?

Rapat paripurna DPR akan mengesahkan revisi UU Pilkada hari ini. Siasat busuk menjegal putusan Mahkamah Konstitusi.

Isu amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali muncul. Dari soal PPHN hingga pemilihan presiden oleh MPR.

Polisi ditengarai mengintimidasi pejabat kampus guna meredam kritik terhadap Jokowi. Bertambah masif perlawanan dari kampus.

Diskriminasi terhadap jemaah Ahmadiyah masih terjadi. Pelanggaran serius terhadap konstitusi.

Isu amendemen UUD 1945 juga menggelinding di DPD. Ada usulan mengembalikan wewenang MPR memilih presiden.

MPR menggulirkan isu amendemen UUD 1945. Disusupi rencana mengatur penundaan pemilu dan mengubah mekanisme pemilihan presiden.

Isu amendemen UUD 1945 kembali bergulir di MPR. Dianggap rentan disusupi agenda merusak demokrasi.

Kasus intoleransi beragama kembali terjadi. Preseden buruk di kemudian hari.

Pimpinan MPR menggulirkan agenda amendemen konstitusi setelah Pemilu 2024. Ada keinginan menguatkan Komisi Yudisial dan menghidupkan lagi utusan golongan di MPR.

Penolakan pendirian gereja di Kota Cilegon mengkhianati konstitusi. Intoleransi masih tumbuh subur di negeri ini.

Ide dan wacana masa jabatan presiden tiga periode mesti dilawan. Dari hasil survei pun, masyarakat tidak mendukung.

Manuver untuk menambah masa jabatan presiden terus bergulir, meski hal itu jelas-jelas menabrak konstitusi. Terakhir, giliran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang digalang untuk mendukung "Jokowi 3 Periode". Pengurus asosiasi berencana mendeklarasikan sokongan setelah Lebaran. Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah yang sempat menolak amendemen konstitusi juga mulai gembos.

Edbert Gani Suryahudaya, peneliti CSIS, memaparkan kecenderungan banyak elite politik di banyak negara untuk menghapus atau memperpanjang masa kepresidenan. Tantangan konsolidasi demokrasi.