Jawabannya tentu tak sekadar menikmati lagu. Yang dicari adalah euforia bersama. Suasana yang harganya tak bisa dinilai.

Belum ikuti saran Bank Dunia, pemerintah masih akan menggunakan standar PPP 2011 untuk menghitung garis kemiskinan. 

Tuntutan agar orang tua ikut pendampingan belajar anak mengandung diskriminasi. Anak dari keluarga miskin bisa makin tertinggal.

Studia merupakan rubrik hasil kolaborasi Koran Tempo dengan lembaga riset. Kali ini IDEAS membahas kerentanan kelas menengah.  

Selain eksploitasi migas, penyebab kemiskinan di Kepulauan Meranti adalah semakin banyak perusahaan perkebunan di kawasan HTI, sehingga membuat warga setempat kehilangan lahan. Dibutuhkan terobosan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem ini.

Peran wali data Regsosek penting untuk menentukan efektivitas program tersebut. Bappenas dan Kementerian Keuangan berminat menjadi wali data.

Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan draf Rancangan Peraturan Presiden Pelindungan Sosial yang akan menjadi payung hukum Regsosek. 

Sejumlah kementerian dan lembaga terbelah menyikapi program Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek 2022. Bappenas dan BPS menilai program ini penting untuk pemutakhiran data kependudukan. Sedangkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kementerian Sosial berada di kutub berbeda. Jalan terjal menuju satu data.

Bappenas mengklaim Regsosek akan membantu pemutakhiran DTKS milik Kementerian Sosial. Mensos Tri Rismaharini meyakini data kementeriannya valid. 

Kementerian dan lembaga berbeda sikap soal program Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek. Bappenas dan BPS mendukungnya, sementara Kementerian Sosial menolak program berbiaya Rp 4,17 triliun tersebut.

Program Registrasi Sosial Ekonomi 2022, yang berbiaya Rp 4,17 triliun, berpotensi mubazir dan memperparah tumpang-tindih data kependudukan.

Jumlah penduduk sangat miskin Indonesia saat ini mencapai 5 juta jiwa atau 2,04 persen dari total populasi. Angka itu ditargetkan menjadi nol persen pada 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yakin bantuan sosial Rp 24,17 triliun dapat menurunkan tingkat kemiskinan 0,3 persen. Ekonom menilai tidak ada dalam sejarah yang menunjukkan angka kemiskinan turun saat inflasi naik akibat lonjakan harga BBM.

Setelah mengerek inflasi, kenaikan harga solar, Pertalite, dan Pertamax juga bakal menahan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menganggarkan dana Rp 24,17 triliun untuk program bantuan sosial (bansos) sebagai kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Dianggap tak cukup untuk meredam dampak terhadap daya beli masyarakat.

Serapan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) belum mencapai 50 persen. Pemerintah diminta mengevaluasi program PC-PEN secara menyeluruh.

Peneliti pangan memperkirakan harga gandum masih tinggi. Produsen mengaku sudah menaikkan harga tepung terigu secara bertahap.

Dua peneliti SMERU Research Institute, Luhur Bima dan Made Anthony Iswara, menyarankan pemerintah merealokasi subsidi energi untuk menunjang masyarakat miskin.  

Berbagai program pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dilakukan dari tahun ke tahun. Program ini tidak tepat sasaran lantaran database penduduk miskin tidak diperbarui.