Sejumlah kementerian dan lembaga terbelah menyikapi program Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek 2022. Bappenas dan BPS menilai program ini penting untuk pemutakhiran data kependudukan. Sedangkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kementerian Sosial berada di kutub berbeda. Jalan terjal menuju satu data.

Bappenas mengklaim Regsosek akan membantu pemutakhiran DTKS milik Kementerian Sosial. Mensos Tri Rismaharini meyakini data kementeriannya valid. 

Kementerian dan lembaga berbeda sikap soal program Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek. Bappenas dan BPS mendukungnya, sementara Kementerian Sosial menolak program berbiaya Rp 4,17 triliun tersebut.

Program Registrasi Sosial Ekonomi 2022, yang berbiaya Rp 4,17 triliun, berpotensi mubazir dan memperparah tumpang-tindih data kependudukan.

Jumlah penduduk sangat miskin Indonesia saat ini mencapai 5 juta jiwa atau 2,04 persen dari total populasi. Angka itu ditargetkan menjadi nol persen pada 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yakin bantuan sosial Rp 24,17 triliun dapat menurunkan tingkat kemiskinan 0,3 persen. Ekonom menilai tidak ada dalam sejarah yang menunjukkan angka kemiskinan turun saat inflasi naik akibat lonjakan harga BBM.

Setelah mengerek inflasi, kenaikan harga solar, Pertalite, dan Pertamax juga bakal menahan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menganggarkan dana Rp 24,17 triliun untuk program bantuan sosial (bansos) sebagai kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Dianggap tak cukup untuk meredam dampak terhadap daya beli masyarakat.

Serapan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) belum mencapai 50 persen. Pemerintah diminta mengevaluasi program PC-PEN secara menyeluruh.

Peneliti pangan memperkirakan harga gandum masih tinggi. Produsen mengaku sudah menaikkan harga tepung terigu secara bertahap.

Dua peneliti SMERU Research Institute, Luhur Bima dan Made Anthony Iswara, menyarankan pemerintah merealokasi subsidi energi untuk menunjang masyarakat miskin.  

Berbagai program pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dilakukan dari tahun ke tahun. Program ini tidak tepat sasaran lantaran database penduduk miskin tidak diperbarui.

Pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem pada 2024. Action plan harus jelas.

Tak ada tanda ekonomi membaik di tengah kehidupan masyarakat, bahkan inflasi mengancam. Kemiskinan tak membuat pejabat prihatin, bahkan bisa menjadi "mainan politik".

Lonjakan inflasi dikhawatirkan mengerek angka kemiskinan di Indonesia. Jumlah masyarakat rentan miskin mencapai tiga kali lipat masyarakat yang tercatat berada di bawah garis kemiskinan.

Misbah Hasan, Sekjen Fitra, mengurai masalah kemiskinan ekstrem yang terus meningkat. Kementerian Desa perlu mengatasinya berdasarkan berbasis akuntabilitas sosial.

Lisda Sundari, Ketua Lentera Anak, memaparkan bagaimana kebijakan perlindungan anak dari bahaya produk tembakau atau rokok kerap kali kalah oleh kepentingan ekonomi.

Target Jokowi untuk menghapus kemiskinan kronis pada 2024 masih fatamorgana. Perlu pembenahan data dan aturan yang mengikat kepala daerah dan lembaga lain.

Fluktuasi harga pangan, harga pangan yang stabil tinggi, dan inflasi akan menekan daya beli konsumen. Saat pandemi belum reda, instabilitas harga pangan kian memperdalam luka rakyat.