Kejaksaan Agung menghitung kerugian negara korupsi timah Rp 271 triliun. Ada kerugian ekologis, lingkungan, dan biaya pemulihan.

Sektor industri penerima gas harga khusus akan diperluas. Mengapa kebijakan ini dianggap merugikan negara?

Kementerian Perindustrian menyatakan stimulus gas berharga khusus untuk industri belum bisa dinikmati sepenuhnya.

Dokumen KPK yang bocor diduga surat penyelidikan kasus suap ekspor hasil tambang. Operasi penangkapan gembos dari dalam.   

Kementerian ESDM berencana menyesuaikan harga gas bumi tertentu untuk industri di atas US$ 6 per MMBTU untuk sejumlah pengguna.

Polisi mesti ikut mengusut dugaan pembocoran dokumen penyelidikan KPK oleh Firli Bahuri. Jokowi ikut bertanggung jawab.

Firli Bahuri lagi-lagi dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Buntut bocornya dokumen penyelidikan kasus tunjangan kinerja ESDM.

Firli Bahuri dilaporkan karena diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Ada bukti pengakuan dan dokumen elektronik.

Pertamina diduga lalai mengantisipasi kebakaran di kilang Dumai. Keselamatan dan keamanan kerja harus menjadi prioritas. 

Tunjangan kinerja untuk memuluskan reformasi birokrasi bertahun-tahun dikorupsi di Kementerian Energi. Mengalir ke auditor BPK.

Pertumbuhan bauran energi terbarukan dalam energi primer disebut tak sebanding dengan energi fosil. Berpotensi menghambat pencapaian target bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025.

Minat pemasangan PLTS atap di kalangan pelaku industri meningkat tiga kali lipat dibanding pada 2021. Skema sewa banyak diminati pengusaha.

Kenaikan harga komoditas diperkirakan masih berlanjut hingga akhir tahun. Sejumlah produk ekspor masih akan mendatangkan cuan bagi negara.

Daerah penghasil migas memberikan sejumlah catatan sebelum program dana abadi daerah dijalankan. Apa saja yang harus disiapkan?

Rencana kenaikan tarif listrik membuat pemerintah seperti bertemu dengan buah simalakama. Di satu sisi, kenaikan tarif listrik dianggap sudah sangat mendesak demi meringankan anggaran negara. Namun masyarakat juga semakin tertekan akibat kenaikan harga berbagai komoditas pokok.

Pemerintah diminta memberikan sanksi tegas kepada pengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang lalai, sehingga mengakibatkan terulangnya insiden kecelakaan kerja dan kebocoran gas hidrogen sulfida.

Kebocoran gas hidrogen sulfida (H2S) diduga menjadi penyebab jatuhnya korban di PLTP Sorik Marapi dan PLTP Dieng. Pemerintah menginvestigasi insiden tersebut.

Keputusan pemerintah melarang ekspor komoditas batu bara selama sebulan semestinya dipertanyakan. Tidak adil bagi mereka yang taat aturan.

Selain mendorong elektrifikasi kendaraan bermotor, pemerintah mencoba mengembangkan sejumlah bahan bakar alternatif untuk menekan emisi karbon. Masih terbentur persoalan mahalnya biaya dan ketersediaan infrastruktur.

Tahun lalu, Kementerian Perhubungan meluncurkan program sekaligus aturan konversi sepeda motor bermesin konvensional menjadi sepeda motor listrik. Masyarakat belum tertarik.