Rencana iuran dana pensiun tambahan wajib ditolak buruh dan pengusaha. Dinilai tumpang-tindih dan bisa menurunkan daya beli.

Cakupan jaminan pensiun yang rendah membuat pekerja terancam miskin dan telantar di hari tua. Perlu ada reformasi program.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak mencabut aturan jaminan hari tua yang memicu protes buruh, melainkan hanya merevisinya. Aturan baru itu bertentangan dengan undang-undang dan aturan lain serta merugikan buruh.

Banyak anak muda semakin sadar pentingnya kebebasan finansial sebelum hari tua. Sejak dini, mereka sudah menyiapkan dana pensiun dengan aneka cara. Tidak hanya mengandalkan jaminan pensiun yang difasilitasi di tempat kerja, tapi juga secara mandiri memupuk investasi dan tabungan hari tua. Ada yang berupa investasi saham, reksa dana, perhiasan, hingga properti.

Investasi dana JHT cenderung turun. Buruh curiga kondisi inilah yang mendorong terbitnya aturan pencairan dana JHT hanya pada usia pensiun.

Sejumlah kalangan mengusulkan pelbagai opsi dalam revisi aturan mengenai pencairan Jaminan Hari Tua. Dari memperpanjang masa transisi hingga mengubah syarat pencairan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Solusi sementara bagi pekerja yang terkena PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berjanji akan merevisi aturan pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Putar haluan ini merupakan buntut dari instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta prosedur pencairan dana pensiun dipermudah, terutama bagi pekerja yang terkena PHK. Maju-mundur aturan pencairan JHT ini mengulang polemik yang pernah terjadi pada 2015.

Dewan Jaminan Sosial Nasional mencatat pencairan klaim JHT di usia muda kian marak. Perubahan pola klaim menjadi sebab munculnya aturan baru pencairan JHT.

Pemerintah menjadikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai kompensasi atas perpanjangan masa pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk pekerja. Janji manfaat yang lebih besar masih dipertanyakan, regulasi JKP pun bisa terjegal di tengah jalan.

Pemerintah memasang program JKP sebagai bantalan atas regulasi perpanjangan masa pencairan JHT yang ditolak oleh pekerja. Aturan teknis dan skema JKP yang belum jelas bisa menimbulkan persoalan baru.

Aturan baru tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) setelah pensiun memantik penolakan buruh. Mereka mendesak pemerintah membatalkan ketentuan anyar itu karena dana tersebut merupakan hak pekerja. Sedangkan pemerintah berdalih bahwa aturan tersebut untuk mengembalikan JHT sebagai dana pada hari tua. Pengamat yakin masalah keuangan di BP Jamsostek menjadi salah satu pemicu lahirnya ketentuan yang menyandera tabungan pekerja tersebut.

Suara penolakan terhadap aturan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JHT BP Jamsostek) datang dari berbagai serikat pekerja. Mereka juga menyoroti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang belum berjalan.

Mulai Mei nanti, pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek baru bisa dilakukan pada usia pensiun.