maaf email atau password anda salah
Pembaruan data kependudukan dan kemiskinan oleh sejumlah lembaga berlangsung tumpang-tindih. Setelah Kementerian Sosial memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial setiap bulan, belakangan BPS juga menggelar sensus Registrasi Sosial Ekonomi. Pada saat yang sama, BKKBN memutakhirkan basis data keluarga miskin ekstrem. Bertolak belakang dengan program satu data pemerintah serta berpotensi memboroskan anggaran negara.
Dua lembaga pemerintah tengah melakukan sensus kependudukan. BPS menjalankan program Registrasi Sosial Ekonomi, sedangkan BKKBN sedang memutakhirkan pendataan keluarga yang akan digunakan sebagai basis data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Apa perbedaan keduanya?
Sejumlah kalangan menilai program Registrasi Sosial Ekonomi 2022 berpotensi memboroskan anggaran. Alih-alih mendukung program pemerintah untuk memperbarui data keluarga miskin, program berbiaya Rp 4,17 triliun ini dikhawatirkan mubazir karena bisa memperparah tumpang-tindih data kependudukan. Anggarannya jauh lebih besar daripada bujet perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sempat dipersoalkan KPK.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.