Realisasi investasi yang masuk ke Tanah Air dinilai belum cukup menyerap angkatan kerja yang naik lebih dari 2 juta orang.

Pertumbuhan ekonomi masih dibayang-bayangi inflasi. Industri manufaktur perlu didorong lebih maju.

Pelemahan kinerja ekspor Indonesia tak terlepas dari tren penurunan harga komoditas unggulan.

Data BPS menunjukkan beberapa sektor ekonomi Indonesia cukup tangguh di tengah pandemi. Apa tantangan tahun ini?

Kenaikan harga rumah dan material bangunan membuat pekerja kesulitan membeli rumah. Mengontrak menjadi solusi bagi buruh dengan gaji setara upah minimum.

Inflasi pada 2022 mencapai level tertinggi sejak 2014 dengan menyentuh angka 5,51 persen atau lebih tinggi dari target Bank Indonesia yang sekitar 2-4 persen. Tahun ini inflasi diperkirakan mencapai 3,6 persen.

Rendahnya penyerapan beras oleh Bulog pada masa panen ditengarai menjadi penyebab sengkarut stok beras, yang berujung pada rencana impor.

Stok beras Bulog diperkirakan tetap tipis meski beras impor segera tiba. Target cadangan beras pemerintah 1,2 juta ton diprediksi baru tercapai saat musim panen.

Tingkat inflasi pada November lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Kondisi ini bisa berbalik pada akhir tahun akibat tren kenaikan konsumsi masyarakat pada masa libur Natal dan tahun baru. 

Badan Pusat Statistik menggeber program Registrasi Sosial Ekonomi sebelum aturan pelaksanaannya ditandatangani. Berpotensi tumpang-tindih dengan data kependudukan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2022 diperkirakan tidak sebesar pada kuartal III. Pasalnya, inflasi tinggi dan melemahnya ekspor bakal terjadi pada trimester IV.

Konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun pada triwulan IV 2022. Inflasi pangan hingga tren kenaikan suku bunga. 

Kementerian dan lembaga berbeda sikap soal program Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek. Bappenas dan BPS mendukungnya, sementara Kementerian Sosial menolak program berbiaya Rp 4,17 triliun tersebut.

Pembaruan data kependudukan dan kemiskinan oleh sejumlah lembaga berlangsung tumpang-tindih. Setelah Kementerian Sosial memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial setiap bulan, belakangan BPS juga menggelar sensus Registrasi Sosial Ekonomi. Pada saat yang sama, BKKBN memutakhirkan basis data keluarga miskin ekstrem. Bertolak belakang dengan program satu data pemerintah serta berpotensi memboroskan anggaran negara. 

Dua lembaga pemerintah tengah melakukan sensus kependudukan. BPS menjalankan program Registrasi Sosial Ekonomi, sedangkan BKKBN sedang memutakhirkan pendataan keluarga yang akan digunakan sebagai basis data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Apa perbedaan keduanya?

BPS menggelar sensus penduduk dengan dana triliunan rupiah yang hasilnya tak jauh berbeda dari data terpadu kesejahteraan sosial yang sudah ada. Pemborosan anggaran yang tak seharusnya terjadi. 

Sejumlah kalangan menilai program Registrasi Sosial Ekonomi 2022 berpotensi memboroskan anggaran. Alih-alih mendukung program pemerintah untuk memperbarui data keluarga miskin, program berbiaya Rp 4,17 triliun ini dikhawatirkan mubazir karena bisa memperparah tumpang-tindih data kependudukan. Anggarannya jauh lebih besar daripada bujet perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sempat dipersoalkan KPK.

BPS menggelar pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 sejak 15 Oktober lalu. Menuai penolakan karena dianggap pemborosan. 

Penurunan surplus perdagangan menjadi pertanda resesi ekonomi dunia kian dekat. Pemerintah seharusnya menyiapkan belanja untuk mendorong daya beli kelompok rentan.

Meski harga gabah melambung tinggi, petani padi masih belum sejahtera. Hal itu tecermin dari nilai tukar petani yang masih di bawah standar impas.