Anggaran makan bergizi gratis ditetapkan Rp 71 triliun pada 2025. Dinilai berisiko menurunkan anggaran belanja lainnya. 

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kembali menyinggung masalah bansos yang salah sasaran. Kementerian Sosial membantahnya.

Pegiat antikorupsi menentang rencana peleburan KPK-Ombudsman. Upaya terbaru melemahkan komisi antirasuah.

Upaya pelemahan KPK berulang kali terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Yang terbaru peleburan KPK-Ombudsman.

Pemerintah memproyeksikan penciptaan banyak lapangan pekerjaan hijau seiring dengan era transisi energi dan penerapan konsep hijau di berbagai sektor industri. Belum didukung ketersediaan tenaga ahli dalam jumlah banyak.

Sejumlah ekonom menganggap dokumen pengajuan minat dari investor tak menggambarkan kepastian investasi di Ibu Kota Nusantara.

Pemerintah menghapus alokasi minimal anggaran kesehatan dalam RUU Kesehatan. Alasannya fiskal tidak mencukupi.

Sistem pengelolaan sampah membuat timbunan sampah makanan dan plastik membeludak di TPA. Memicu pencemaran lingkungan.

Pemerintah akan melarang penjualan rokok batangan. Meski telat, hal ini patut diapresiasi karena 71,3 persen remaja perokok membeli rokok secara ketengan.

Berbagai ketentuan dalam UU IKN yang hendak dijabarkan dalam peraturan pemerintah berisiko berbenturan dengan undang-undang lainnya. Saat ini pemerintah tengah menyusun naskah akademik rancangan perubahan UU IKN.

Pemerintah berinisiatif mendorong perkembangan ekonomi biru dengan meluncurkan Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru. Ekonomi biru dikembangkan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi yang masih cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan.

Sejumlah kementerian dan lembaga terbelah menyikapi program Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek 2022. Bappenas dan BPS menilai program ini penting untuk pemutakhiran data kependudukan. Sedangkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kementerian Sosial berada di kutub berbeda. Jalan terjal menuju satu data.

Kementerian dan lembaga berbeda sikap soal program Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek. Bappenas dan BPS mendukungnya, sementara Kementerian Sosial menolak program berbiaya Rp 4,17 triliun tersebut.

Bappenas menepis tudingan yang menyebut Registrasi Sosial Ekonomi sebagai pemborosan. Lembaga itu mengklaim anggaran sensus sebesar Rp 4,17 triliun sebagai investasi untuk mencapai efisiensi belanja negara.

Dua lembaga pemerintah tengah melakukan sensus kependudukan. BPS menjalankan program Registrasi Sosial Ekonomi, sedangkan BKKBN sedang memutakhirkan pendataan keluarga yang akan digunakan sebagai basis data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Apa perbedaan keduanya?

Pemerintah merancang berbagai konsep dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara: dari kota 10 menit, kota kompak, kota hutan, kota berkelanjutan, smart metropolis, sampai kota generasi muda. 

Pemerintah mencontoh kesuksesan Sinar Mas Land membangun kawasan Bumi Serpong Damai di barat Jakarta untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.