Aset negara di Jakarta yang kosong seusai pemindahan ibu kota berpotensi disewakan menjadi ruang perkantoran.

Sempat tarik-ulur, pengelola aset kejahatan dalam RUU Perampasan Aset akhirnya adalah Jaksa Agung. Frasa "pejabat publik" hilang.

Kementerian Keuangan menginventarisasi aset negara yang bisa dikelola oleh pihak swasta. Mengail potensi tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk membiayai proyek IKN Nusantara.

Nilai PNBP dari pengelolaan aset negara terus merosot sejak 2018. Pemerintah bertarung dengan penyerobot aset negara.

Pemprov DKI didesak tuntaskan sertifikasi 7.754 aset Ibu Kota. Sebanyak 52 persen atau setara dengan 4.096 aset di antaranya masih berpotensi pindah tangan. 

DPR menolak membahas RUU Perampasan Aset tahun ini. Keseriusan pemerintah dalam menyita harta hasil kejahatan pun dipertanyakan.

RUU Perampasan Aset gagal masuk ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Utang masa pembahasan undang-undang lima tahun.

Proses pengadaan barang dan jasa di Jakarta dinilai kerap membuka peluang terjadinya korupsi.

Pemerintah mesti mengkaji ulang rencana pembentukan lembaga pengelola investasi (LPI). Selain hadir pada saat yang tidak tepat di tengah ketidakpastian perekonomian global, keberadaan lembaga investasi itu berpotensi membuka ruang bagi para penjarah uang negara beroperasi secara mudah.