Asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2023 dianggap tidak realistis. Pemerintah diimbau membatasi pengucuran insentif ataupun subsidi.  

Anggaran televisi bagi anggota DPR sebesar Rp 1,5 miliar menuai kritik. Sekjen DPR mengklaim pengadaan tersebut telah direvisi.

Anggaran khusus penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional dinilai masih diperlukan. Dampak pandemi dianggap masih terasa pada beberapa sektor.

Gatot Priyoharto, pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menganalisis fondasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi ancaman inflasi. APBN sebagai garda terdepan.

Antoni Putra, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, mengurai sejumlah masalah dalam Prolegnas prioritas 2021. Pemerintah dan DPR tidak merencanakan dengan matang dan abai terhadap agenda reformasi regulasi.

Laporan Transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara berisiko tinggi terjadi korupsi anggaran pertahanan. Disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan dan dalih rahasia negara. Adapun uang negara untuk belanja pertahanan naik 200 persen dalam dekade terakhir.

Dana cadangan PEN digunakan untuk penyertaan modal negara ke sejumlah BUMN. Proyek jalan tol Trans Sumatera dan kereta cepat mendapat jatah dari dana PEN.

Pemerintah mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19 pada akhir tahun.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak hanya bakal membebani anggaran negara pada fase konstruksi akibat pembengkakan biaya pembebasan lahan dan pembangunan jaringan. Uang negara pun diprediksi terus mengucur hingga fase operasi nanti untuk menambal defisit, antara lain, akibat melesetnya perkiraan jumlah penumpang.

Perubahan Prolegnas Prioritas 2021 hanya menambah tugas DPR, yang kinerjanya masih rendah dalam legislasi. Berpotensi melanggar aturan pembentukan undang-undang.

Hingga akhir Agustus lalu, realisasi belanja negara baru sebesar 56,8 persen dari pagu APBN 2021. Pada tiga bulan terakhir 2021, pemerintah akan berfokus menggenjot belanja untuk mendukung konsumsi masyarakat.

Ekonom menilai skema burden-sharing akan memberikan kepastian permintaan SUN pada tahun depan. Dapat menjadi bantalan empuk yang siap kapan pun menambal defisit APBN.

Pemerintah menurunkan anggaran perlindungan sosial dalam rancangan APBN 2022. Tidak mencerminkan skala prioritas kebutuhan.

Realisasi pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2021 telah mencapai Rp 416,69 triliun.