Sengkarut Program Legislasi Nasional 2022
Antoni Putra, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, mengurai sejumlah masalah dalam Prolegnas prioritas 2021. Pemerintah dan DPR tidak merencanakan dengan matang dan abai terhadap agenda reformasi regulasi.
Antoni Putra
Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 40 rancangan undang-undang untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2022. Keputusan itu diambil dalam sidang paripurna DPR pada Desember lalu. Sedikitnya terdapat empat persoalan yang menyertai penetapannya.
Pertama, pengesahan ini sudah begitu terlambat. Sebagaimana yang pernah saya utarakan dalam tulisan "Urgensi
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini