Anjloknya anggaran IKN tahun depan menunjukkan pemerintahan Prabowo tak berhasrat melanjutkan ambisi Jokowi.

Dengan arus investasi swasta yang masih lemah di proyek IKN Nusantara, pemerintah harus menggantungkan nasib proyek pada APBN. Pengerjaan proyek juga bergantung pada BUMN karya.

Obligasi IKN pastinya membutuhkan jaminan pemerintah. Lagi-lagi APBN.

Guyuran insentif perpajakan di IKN menjadi sorotan. Akan membebani negara di luar pembangunan infrastruktur dan pemindahan ASN. 

Realisasi investasi di IKN tak sebesar klaim-klaim pemerintah. Anggaran negara malah terus tersedot oleh megaproyek Nusantara.

Kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara berpotensi menggerogoti APBN lebih besar. Legislator akan meminta audit.

Sejumlah pihak mempertanyakan usulan tambahan dana Rp 8 triliun untuk membangun IKN. Dianggap tidak matang dalam perencanaan.

Sejumlah strategi menjadi andalan pemerintah untuk menghalau ancaman resesi global sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada tahun depan. Dari reformasi struktural, pemaksimalan belanja negara, peningkatan ekspor, hingga program energi hijau. Ekonom menyarankan agar pengeluaran untuk proyek mercusuar, seperti ibu kota negara dan kereta cepat, dibatalkan.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengungkapkan tantangan dalam membuat e-katalog lokal, meningkatkan pemakaian produk dalam negeri, dan penyerapan produk UMK. Keengganan pejabat pusat dan daerah menjadi penghambat. 

Pemerintah menetapkan prioritas belanja dalam RAPBN 2023 yang meliputi anggaran pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta persiapan pemilu. Ekonom mengkritik masih tingginya anggaran subsidi BBM. 

Proyek pengadaan gorden tak mencerminkan wajah dan tabiat anggota DPR kita. Semestinya mereka meniru Jokowi membangun gedung di ibu kota baru.

Pemerintah menerbitkan lima aturan turunan UU IKN berupa satu PP dan empat perpres. Aturan turunan itu dikritik masih memiliki banyak kelemahan dan tak mendengarkan aspirasi masyarakat. 

Penetapan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara dinilai bakal semakin meyakinkan calon investor. Tapi pemodal diperkirakan baru masuk setelah 2024.

Pemerintah menganggarkan Rp 30 triliun untuk proyek ibu kota baru dalam APBN 2023. Istana Negara dan gedung pemerintahan menjadi prioritas di tahap pertama. Belanja proyek mercusuar ini akan semakin besar dan defisit anggaran terancam semakin lebar.

Alokasi anggaran IKN akan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Pemerintah masih cenderung memprioritaskan belanja infrastruktur dibanding belanja sosial.

Presiden Jokowi dan para menterinya harus meminta maaf kepada rakyat karena pernah mengatakan bahwa pembangunan ibu kota baru tak akan membebani keuangan negara.

Pemerintah mengalokasikan Rp 30 triliun dalam APBN 2023 untuk anggaran IKN Nusantara. Kucuran anggaran negara bakal lebih besar jika terjadi cost overrun dalam pembangunan istana negara dan infrastruktur dasar di ibu kota baru.