Demagog memanfaatkan demokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang otoriter atau menindas. Masyarakat harus menjaga kesadaran.

Prabowo-Gibran merangkul rival politik. Mengulang koalisi gemuk Jokowi?

Kartun karya M. Nasir (@idenasir). 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengukuhkan ambang batas pencalonan presiden telah menghilangkan komitmen MK terhadap konstitusi dan demokrasi.

Masa depan demokrasi Indonesia terancam tanpa ada oposisi yang seimbang. Agenda reformasi perlu dievaluasi.

Hasil survei menunjukkan masyarakat semakin takut mengeluarkan pendapat. Alarm bagi kebebasan berpendapat dan demokrasi.

Upaya penjemputan paksa Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar membahayakan demokrasi. Kasus ini mesti dihentikan.

Kebebasan sipil semakin dibelenggu di era Presiden Joko Widodo. Kritik masyarakat adalah bagian dari kehidupan berdemokrasi.

Somasi menjadi metode baru pejabat membungkam kritik. Masyarakat sipil semakin takut berpendapat.

Kemunduran demokrasi di Indonesia tak hanya ditandai oleh menguatnya oligarki dan menyempitnya ruang kebebasan sipil. Partai politik juga gagal membangun demokrasi di rumahnya sendiri. Haluan, program, dan regenerasi partai sangat ditentukan oleh figur tunggal ketua umum atau pendirinya, bukan oleh suara kolektif para anggotanya. Di luar partai, masyarakat sipil juga tercerai-berai.

Demokrasi hanya digunakan sebagai alat bagi sekelompok elite oligarki untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya. Jurang ketimpangan semakin curam.

Kekuatan oligarki melakukan konsolidasi lebih cepat dibanding masyarakat sipil. Membajak demokrasi untuk menjalankan kepentingannya.

Indeks demokrasi Indonesia berada pada titik terendah dalam 14 tahun terakhir.

Pembuat mural bukanlah kriminal, betapapun tajamnya kritik terhadap penguasa yang mereka suarakan. Reaksi aparat yang berlebihan justru membahayakan kemerdekaan berekspresi, yang merupakan syarat demokrasi.

Reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dan rakyat 23 tahun lalu telah berjalan mundur. Demokrasi pun merosot.

Kalangan masyarakat sipil di Jakarta dan daerah memperingati 23 tahun kejatuhan Orde Baru dengan mendesak pemerintah melanjutkan agenda reformasi. Mereka melihat transisi politik di Indonesia, yang sempat mandek selama hampir dua dekade, kini malah mundur menjauhi demokrasi yang terkonsolidasi. Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, ruang kebebasan publik dinilai menyempit. Agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi pun dianggap melemah.

Reformasi telah berjalan 23 tahun sejak pemerintahan Soeharto runtuh pada 1998. Demokrasi telah mengalami titik balik, bergerak mundur.