JAKARTA – Kementerian Kesehatan menyiapkan skenario terburuk apabila terjadi lonjakan kasus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Selepas libur panjang, angka kenaikan kasus positif corona di Indonesia akan mengalami kenaikan yang cukup drastis. “Kami berharap hal itu tidak terjadi. Tapi, kalau terjadi, kami harus melakukan antisipasi, seperti menyediakan tempat tidur rumah sakit, agar semua siap, termasuk menyiapkan obat dan oksigen,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemarin.
Adapun pasca-libur panjang Idul Fitri tahun lalu, Indonesia mengalami lonjakan kasus positif Covid-19 mencapai 68-93 persen. Sedangkan angka kematian naik 28-66 persen pada 26-28 Mei 2020.
Budi Gunadi mengatakan telah mengantisipasi hal itu dengan menyiapkan 78 ribu tempat tidur untuk pasien Covid-19 dari total yang tersedia secara keseluruhan mencapai 390 ribu tempat tidur. Adapun tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien saat ini sudah menyentuh angka 25 ribu dari kapasitas 65-70 ribu yang dialokasikan.
Selanjutnya, tempat tidur di ruang intensive care unit (ICU) bagi pasien Covid-19 mencapai 7.500 dari total 22 ribu unit. “Dari status yang ada sekarang, di rumah sakit kami punya room dua kali lipat di atasnya. Kalau naik kasus konfirmasinya, dan kalau itu tembus, kami punya kapasitas rumah sakit yang bisa dikonversi menjadi tempat (perawatan) Covid-19," tutur Budi.
Selain itu, Budi menjamin ketersediaan obat untuk penanggulangan Covid-19 hingga pasca-Lebaran. Dia mengatakan ketersediaan obat lebih dari cukup. "Kalau tiba-tiba jumlah pasien naik 50-90 persen, kami tahu berapa stok obat yang kita miliki secara nasional,” ujar dia.
Dia berharap kapasitas rumah sakit itu tidak perlu terpakai dan akan tetap kosong. Tapi dia mengingatkan bahwa kapasitas tersebut adalah kapasitas agregat nasional, bukan kapasitas yang merata di masing-masing daerah.
Dia meminta para kepala daerah untuk menjaga kapasitas ketersediaan tempat tidur isolasi ataupun ruang ICU. "Yang bahaya kalau kami lihat tanpa mendetailkan masing-masing provinsi karena beberapa provinsi sebenarnya jauh lebih tinggi tingkat keterisiannya,” ujar Budi. “Yang harus menjadi perhatian kami di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, meminta pemerintah daerah memperbaiki sistem pengawasan di tingkat kabupaten/kota sebagai dasar penentuan kebijakan operasional sektor-sektor esensial di zonasi yang lebih rendah, yakni RT/RW.
Upaya tersebut sangat krusial dilakukan saat ini ketika terjadi kecenderungan mobilitas masyarakat kendati mudik telah dilarang dan pada ujungnya risiko penularan Covid-19 semakin meningkat. “Dasar penyelenggaraan kegiatan di tingkat komunitas harus sesuai dengan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021,” kata Wiku, Selasa, 11 Mei 2021.
Menurut Wiku, penting adanya kesatuan komando dan narasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Sehingga tugas pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan harapan,” ujarnya.
Wiku mengatakan kebijakan pelarangan mudik yang sudah diputuskan pemerintah bukan tanpa alasan. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mencegah potensi kenaikan kasus yang sering kali terjadi pasca-libur panjang.
Selain itu, kebijakan pelarangan mudik bertujuan untuk mengendalikan mobilitas di berbagai wilayah pusat kota/kabupaten yang saling terhubung atau yang dikenal sebagai daerah aglomerasi. Dengan demikian, pengendalian dan pencegahan kasus Covid-19 dapat berjalan efektif.
Untuk mencegah lonjakan kasus Covid -19 setelah Lebaran, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif, menyarankan agar pemerintah memperketat pengawasan pintu masuk selama periode larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021. "Untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang tinggi, upaya pengawasan pintu masuk harus diperketat," kata dia.
Menurut dia, lonjakan kasus Covid-19 bakal sama dengan yang terjadi saat libur panjang sebelumnya. Karena itu, perlu upaya khusus agar hal tersebut tidak terulang, seperti mengkarantina para pekerja migran yang pulang dari luar negeri.
Selain itu, pemerintah harus terus melakukan penelusuran kontak dan pemeriksaan spesimen. Bahkan upaya ini harus ditingkatkan. Menurut Syahrizal, kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan semakin berkurang. Bahkan, jumlah orang yang makan satu meja dalam acara buka puasa bersama sering kali tidak mengindahkan protokol kesehatan Covid-19. "Sebaiknya ketat. Jangan boleh lebih dari lima orang. Pengawasan ibadah tarawih sampai nanti salat Idul Fitri juga harus ketat,” ujarnya.
EKO WAHYUDI
#ingatpesanibu #cucitangan #pakaimasker #jagajarak
