Ketimpangan Pendidikan di Daerah 3T

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu kualitas pendidikan yang merata. Faktanya, banyak wilayah terpencil di Indonesia belum merasakan kualitas pendidikan yang sama.

Kemiskinan ekstrem, tidak adanya dukungan keluarga yang memadai, keragaman suku yang bermukim dalam satuan administratif, serta metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan konteks lokal menjadi alasan sulitnya mewujudkan kualitas pendidikan yang merata. Tantangan-tantangan ini berakar pada permasalahan-permasalahan mendasar, yaitu faktor geografis, keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan, keterbatasan guru atau tenaga pendidik, serta hambatan sosial-budaya.

Jadi apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun pendidikan di wilayah terpencil?

1. Asesmen Berbasis Lokasi

Setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial demografi, ekonomi, politik, budaya, dan geografis. Hal ini berlaku juga untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)—istilah untuk wilayah Indonesia yang terpencil dan kurang berkembang dibanding daerah lain dalam skala nasional.

Kondisi yang berbeda tersebut membutuhkan asesmen untuk memastikan kebijakan pendidikan tepat sasaran sesuai dengan kondisi wilayah tujuan. Asesmen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Papua, merupakan salah satu contoh praktik baik yang bisa diadaptasi.

Hasil riset yang penulis lakukan pada 2016 menunjukkan bagaimana Sekretaris Daerah (Sekda) Lanny Jaya bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi yang merespons asesmen ihwal masalah pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Hasil asesmen menunjukkan topografi wilayah Lanny Jaya yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung membuat siswa harus menempuh medan yang sulit untuk dapat menjangkau sekolah. Dari asesmen tersebut, pemerintah daerah Lanny Jaya membangun tiga sekolah asrama sebagai solusi atas kendala geografis tersebut.

Sejumlah murid berjalan di atas jembatan kayu untuk menuju sekolahnya di Desa Leppe, Konawe, Sulawesi Tenggara, 2 Februari 2023. ANTARA/Jojon

Selain adanya kendala geografis, hasil asesmen di Lanny Jaya menunjukkan adanya kendala sosial berupa konflik antarsuku dan gangguan keamanan yang menghambat pembangunan pendidikan. Pemerintah daerah mengambil peran dalam membantu penyelesaian konflik sosial yang terjadi, seperti kasus pelarangan guru mengajar murid yang berasal dari suku berbeda oleh orang tua serta penyelesaian konflik lahan untuk sekolah yang dipalang oleh masyarakat adat pemilik tanah. Salah satunya melalui pelaksanaan upacara bakar batu sebagai tradisi menjalin silaturahmi dan media perekat kohesi sosial—kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kesatuan dan kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

2. Akses Transportasi dan Jaringan Internet

Penyediaan alat serta jaringan transportasi menjadi salah satu kunci kehadiran guru dan siswa di sekolah. Dari hasil wawancara penulis dengan kepala SD dan SMP di Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Papua, pada 2016, diketahui sekolah menyediakan perahu untuk mengantar anak dan guru pulang pada Jumat dan menjemput mereka kembali pada Minggu. Jika hal itu tidak dilakukan, mereka akan kesulitan datang ke sekolah akibat wilayah sungai yang sangat luas serta lokasi permukiman guru dan siswa yang berada di pulau lain.

Komitmen pendanaan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menyediakan infrastruktur dasar menjadi kunci terbukanya akses pendidikan bagi setiap anak. Selain itu, penyediaan jaringan Internet merupakan kunci pembangunan pendidikan di wilayah 3T. Dalam hal ini pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tengah berupaya mempercepat penyediaan jaringan Internet untuk meningkatkan proses dan kualitas belajar di sekolah-sekolah di wilayah 3T.

3. Keberpihakan pada Guru

Kualitas guru di wilayah 3T perlu mendapat perhatian serius untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Saat ini terdapat kekurangan 21.676 guru untuk sekolah negeri di wilayah 3T. Akibatnya, para guru lulusan SMA tetap harus mengajar meskipun tidak memenuhi kualifikasi kelayakan mengajar, yaitu minimal telah menamatkan pendidikan jenjang S-1/D-4. Selain itu, pemerintah perlu mengapresiasi daya juang dan komitmen para guru yang bersedia ditempatkan di wilayah 3T dalam bentuk jaminan keamanan, remunerasi yang layak, dan kesempatan peningkatan kapasitas guru.

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, misalnya, memberikan fasilitas rumah, bahan pangan, dan transportasi dari Lanny Jaya ke Wamena, Papua, kepada guru kontrak agar mereka merasa nyaman mengajar. Selain itu, pemerintah pusat berupaya mengapresiasi guru yang sudah mengabdi di Papua dengan merencanakan pengangkatan guru tamatan SMA di empat daerah otonom baru Papua menjadi aparatur sipil negara.

Sejumlah murid SDN 001 Sembulang mengikuti kegiatan belajar kelompok di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, 11 Oktober 2023. ANTARA/Teguh Prihatna

4. Kolaborasi: 3 Tungku 2 Peran

John Rahail, dosen di Universitas Cenderawasih, Papua, memperkenalkan konsep kolaborasi “3 tungku 2 peran” untuk membangun infrastruktur sekolah kampung di daerah terpencil.

Kolaborasi yang baik ini melibatkan tokoh-tokoh yang secara simbolis disebut sebagai “3 tungku”, yang meliputi pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama, serta “2 peran”, yang meliputi tokoh perempuan dan tokoh pemuda. John Rahail menyebut kolaborasi 3 tungku dan 2 peran ini sebagai “pintu sosial” untuk dapat diterima oleh masyarakat kampung serta membangun jejaring komunikasi dan kemitraan.

Melalui kolaborasi tersebut, setiap tokoh berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di Papua. Di Kabupaten Lanny Jaya, contohnya, pengawasan pelaksanaan pembelajaran diperketat melalui kerja sama dengan warga, pendeta, dan kepala kampung untuk menghentikan ketidakhadiran yang terus-menerus dan putus sekolah akibat acara adat, keagamaan, atau berkebun yang memakan waktu lama. Jika ada anak putus sekolah atau absen karena berkebun, bantuan tunai dari kabupaten yang didapat keluarga tersebut akan dicabut.

Dengan menjawab keempat kebutuhan di atas, pembangunan pendidikan di wilayah terpencil dapat dijalankan secara maksimal. Jadi pemerataan pendidikan dapat terjamin, tidak hanya untuk sekolah-sekolah di kota besar, tapi juga untuk sekolah-sekolah di wilayah terpencil.

---

Artikel ini ditulis oleh Dini Ika Kusumaningsih (KEMITRAAN), Fikri Muslim dan Dini Dwi Kusumaningrum (BRIN). Terbit pertama kali di The Conversation.