Penyandang Disabilitas dan Birokrasi yang Inklusif
Kebijakan afirmasi 2 persen ASN bagi penyandang disabilitas tak pernah dipenuhi pemerintah. Perlu peta jalan pemenuhannya.
Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang
Peneliti di Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca 2025 pada Oktober lalu melahirkan tiga poin utama. Pertama, kesamaan tujuan dan penegasan kuat negara anggota ASEAN untuk memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Kedua, kolaborasi dan kemitraan di dalam dan di luar ASEAN. Ketiga, ko
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini