Homepage
  • login/register
  • Home
  • Berita Utama
  • Editorial
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Internasional
  • Olahraga
  • Sains
  • Seni
  • Gaya Hidup
  • Info Tempo

koran tempo

4
Februari
2021
Dukung Independensi Tempo
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Sains
  • Editorial
  • Opini
  • Info Tempo
  • Cari Angin
SebelumnyaOpini 1/1 Selanjutnya
Opini

Asesmen Nasional dan Koloni OECD

PISA banyak dikritik tapi diadopsi oleh pemerintah dalam hal asesmen nasional. Akan berakhir seperti ujian nasional.

Edisi, 4 Februari 2021
Oleh: Tempo
PISA banyak dikritik tapi diadopsi oleh pemerintah dalam hal asesmen nasional. Akan berakhir seperti ujian nasional.
  • - Ujian nasional dihapus dan diganti dengan asesmen nasional.
  • - Komponen asesmen kompetensi minimumnya merupakan adaptasi dari soal PISA dari OECD. .
  • - Bila tetap dijalankan, asesmen nasional akan berakhir seperti ujian nasional.

Iman Zanatul Haeri
Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G)


Ujian nasional (UN) dihapus dan diganti dengan asesmen nasional (AN). Rencananya, AN mulai dilaksanakan pada Maret 2021. Namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menundanya hingga Oktober 2021, mengingat angka kasus Covid-19 terus meningkat. Salah satu komponen AN adalah format soal asesmen kompetensi minimum (AKM) yang merupakan adaptasi dari soal PISA.

PISA

Indonesia mengikuti dua kali siklus Programme for International Student Assessment (PISA) pada 2015 dan 2018. Sejak pertama kali diadakan pada 2000, anggota PISA baru mencapai 43 negara. Pada 2018, jumlahnya meningkat menjadi 73 anggota. Belakangan, hasil PISA semakin mempengaruhi kebijakan pendidikan negara-negara anggotanya. Saking berpengaruhnya, hasil PISA disebut sebagai "PISA shock" karena efek kejutan pada negara yang bersangkutan, seperti nilai PISA di bawah perkiraan yang dialami Jerman pada 2000 dan Australia pada 2009. 

W251bGwsIjIwMjEtMDQtMjEgMjI6NDA6MDMiXQ

Menghadapi hasil demikian, ada beragam sikap yang dipilih. Pertama, keluar dari keanggotaan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebagai lembaga penyelenggara PISA, kemudian membuat standar pendidikan sendiri. Kedua, meniru yang dilakukan Cina dengan meminta secara khusus agar tes PISA hanya dilaksanakan di sekolah tertentu (Shanghai). Ketiga, melakukan reformasi pendidikan dalam negeri sesuai dengan rekomendasi OECD. Pilihan ketiga biasanya merupakan jalan masuk lembaga ekonomi global tersebut untuk melakukan intervensi kebijakan pendidikan di suatu negara. Indonesia justru memilih jalan terakhir ini.

Sepak terjang PISA bukan tanpa hambatan. Pada 2014, lebih dari 80 akademikus di seluruh dunia mengirim surat terbuka kepada Direktur Pendidikan dan Keterampilan OECD Andreas Schleicher. Mereka keberatan karena PISA malah meningkatkan ketergantungan pada model evaluasi kuantitatif. Siklus penilaian tiga tahun PISA juga menyebabkan perbaikan pendidikan hanya berfokus pada jangka pendek. Selain itu, beberapa negara anggota OECD berlomba-lomba mendapatkan peringkat tinggi, terlepas dari cita-cita pendidikan negara mereka masing-masing.

Sebagai organisasi pembangunan ekonomi, OECD memiliki bias ekonomi. OECD sebenarnya juga tidak memiliki mandat yang jelas, seperti UNESCO dan UNICEF, dalam membantu pendidikan dan nasib anak di seluruh dunia. Para akademikus itu juga menilai OECD tidak memiliki komitmen moral, mengingat mereka bermitra dengan perusahaan multinasional dalam mengadakan suatu layanan pendidikan dasar komersial nirlaba, seperti di Afrika. Karena itu, siklus pengujian global yang dilakukan secara terus-menerus akan merugikan siswa, memiskinkan kelas, menambah pelajaran buatan adaptif terhadap PISA, dan mengurangi otonomi guru (Guardian, 2014).

Menurut Yong Zhao (2020) dari Fakultas Pendidikan di University of Oregon, kritik terhadap PISA sering kali diabaikan oleh pemangku kebijakan lembaga tersebut. Dia mengatakan penilaian "unggul" (excellence) dari PISA penuh ilusi karena tiga faktor. Pertama, hasil PISA adalah klaim. Kedua, PISA merupakan pandangan monolitik atas pendidikan. Ketiga, PISA hanya menghasilkan distorsi dalam dunia pendidikan. Di Indonesia, soal PISA justru segera diadaptasi ke dalam soal AKM, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan asesmen nasional.

Koloni PISA

Teknik baru dari pembuatan soal dan pengerjaannya membuat AN tampak berbeda dengan UN. Namun, secara teknis, AN akan berakhir seperti UN karena baru-baru ini Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menyatakan akan menggunakan hasil AN sebagai data indikator akreditasi sekolah/madrasah (Tempo, 16 Oktober 2020).

Dalam penyelenggaraan AN, terdapat tiga komponen, yaitu survei karakter, survei lingkungan belajar, dan AKM. Padahal survei karakter dan survei lingkungan belajar merupakan serangkaian survei yang biasa dilakukan BAN-S/M. Artinya, satu-satunya yang berbeda dari asesmen nasional hanyalah bentuk soal AKM.

Inti dari AKM adalah penilaian berdasarkan literasi dan numerasi. AKM menjadi instrumen penting dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) 2020-2035. Bentuk soal AKM tergolong baru bagi kebanyakan guru. Namun, pada dasarnya, bentuk soal AKM tetap merupakan serangkaian tes dengan perolehan nilai kuantitatif, sehingga proses standardisasi yang selama ini dikritik dalam penyelenggaraan UN justru dilahirkan kembali oleh AN.

Penyelenggaraan AN di tengah pandemi Covid-19 telah kehilangan urgensinya. Keputusan Menteri Pendidikan untuk menundanya merupakan keputusan bijak. Namun upaya mempertahankan dan tetap akan menyelenggarakan AN merupakan bukti kegagalan kita dalam melihat masa depan pendidikan. Ada beberapa alasan mengenai hal ini. Pertama, AN mengadaptasi PISA yang bermasalah. Kedua, AN akan menciptakan kembali ekosistem UN, seperti tekanan psikologis pada siswa dan potensi komersialisasi. Ketiga, survei karakter dan lingkungan belajar dalam AN merupakan kegiatan yang rutin dilakukan BAN-S/M. Jika tetap dipaksakan, AN tidak hanya berpotensi menambah kluster Covid-19 di dunia pendidikan, tapi juga menghilangkan kesempatan bangsa ini untuk merdeka dari standar global. 

Dalam PJPI 2020-2035, Indonesia tidak hanya bersandar pada standar global, tapi juga menjadikan tren global sebagai mercusuar pendidikan nasional. Tren global yang dimaksud adalah hasil PISA. Schleicher menyebutkan, dengan serangkaian tes tersebut, kita bisa meniru beberapa negara yang sukses dalam literasi atau numerasi. Pada 2018, dalam acara School and Academies Show di Birmingham, Inggris, Yong Zhao membantahnya. Menurut dia, jika yang dimaksud adalah kita meniru negara yang "unggul" dalam peringkat PISA, itu artinya kita meniru masa lalu negara tersebut (past-oriented).

Dengan demikian, usaha jalan pendidikan nasional dalam memetakan masa depan melalui hasil PISA justru membuat kita makin tertinggal karena sibuk mengejar masa lalu negara lain. UN dihapus dengan harapan bahwa setiap anak di negeri ini memiliki kesempatan yang sama, bukan kesempatan yang seragam. Namun datanglah AN dengan format berbeda tapi cerita yang sama.  

 


#ujian nasional #pendidikan #Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Kemendikbud

SebelumnyaOpini 1/1 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Komentar

Berita Terkait

  • Asesmen Nasional dan Koloni OECD

    Berita Lainnya

  • Cover Story

    Turun Tangan

    Susilo Bambang Yudhoyono turun ke gelanggang dalam permainan politik yang menyasar Partai Demokrat.

    4 Februari 2021
  • Berita Utama

    Reaksi Yudhoyono Membendung Manuver Moeldoko

    Konsolidasi pengurus daerah dan pembuatan pakta loyalitas disebut-sebut berasal dari ide Susilo Bambang Yudhoyono.

    4 Februari 2021
  • Berita Utama

    Hasrat Moeldoko Masuk ke Gelanggang Politik

    Moeldoko disebut serius ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan untuk maju dalam pemilihan presiden 2024.

    4 Februari 2021
  • Berita Utama

    Dukungan Mengalir dari Pengurus Daerah

    Pengurus Demokrat di 34 provinsi membuat surat pernyataan kesetiaan kepada Agus Yudhoyono.

    4 Februari 2021
  • Berita Utama

    Kisruh Partai Berulang di Era Jokowi

    Presiden Joko Widodo dituding ikut campur tangan dalam konflik internal yang terjadi di sejumlah partai politik.

    4 Februari 2021
  • Berita Utama

    Kalau Kemarin Dipilih Secara Aklamasi, Kenapa Mesti Takut?

    Moeldoko membantah tudingan bahwa dirinya akan mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono. Ia mengklaim pertemuan itu sebatas mendengarkan keluh kesah kader Demokrat.

    3 Februari 2021
  • Editorial

    Naturalisasi Kepala Daerah

    Pemilihan kepala daerah di negeri ini ternyata bisa dibikin seperti pertandingan sepak bola. Mau menang mudah, tinggal datangkan pemain asing dan ikutkan dia dalam kompetisi.

    3 Februari 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Mengecek Standar Menjelang Kenaikan Tarif

    Badan Perlindungan Konsumen meminta kenaikan tarif tol ditunda hingga Covid-19 terkendali.

    4 Februari 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Standar Wajib Sebelum Naik Tarif

    Pengelola jalan tol wajib memenuhi berbagai ketentuan sebelum menaikkan tarif.

    3 Februari 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    BPJT Usulkan Insentif untuk Calon Investor

    Investasi jalan tol ditargetkan tumbuh hingga Rp 1.106 triliun pada 2024.

    3 Februari 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Musim Mekar Perusahaan Urun Dana

    Securities crowdfunding memungkinkan badan usaha lain, seperti CV, NV, dan firma, ikut menghimpun dana di pasar modal.

    4 Februari 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Gencar Menghimpun Dana

    Perusahaan layanan urun dana berbasis teknologi (securities crowdfunding/SCF) gencar menghimpun dana untuk mendorong pertumbuhan industri. 

    3 Februari 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Regulasi dan Stimulus untuk Kendaraan Listrik

    Penentuan pos tarif diharapkan bisa menarik minat investor.

    3 Februari 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Siasat Holding dari Hulu hingga Hilir

    Saat ini perusahaan tengah mencari mitra untuk mengolah nikel menjadi baterai.

    3 Februari 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Menjaga Momentum Kendaraan Listrik

    Holding baterai akan menggarap potensi industri kendaraan listrik, plus komponennya, yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

    3 Februari 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Aman Pangan hingga Akhir Tahun

    Bulog melaporkan jumlah cadangan beras pemerintah saat ini sebesar 950 ribu ton. Meski di bawah batas yang ditetapkan pemerintah sebesar 1-1,5 juta ton, jumlah tersebut cukup untuk kebutuhan penugasan.

    3 Februari 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Bulog Menanti Penugasan

    Bulog mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengimpor daging kerbau asal India sebanyak 80 ribu ton pada tahun ini.

    4 Februari 2021
  • Ilmu dan Teknologi

    Di Balik Sensasi Senyap Sesaat

    Ion kalsium memainkan peran kunci dalam proses pendengaran.

    3 Februari 2021
  • Metro

    DKI Bolehkan Kegiatan Komersial di Tanah Wakaf  

    Total aset wakaf di Ibu Kota mencapai 266 hektare yang tersebar di 6.581 lokasi.

    3 Februari 2021
  • Metro

    Tak Lagi Sebatas Masjid dan Kuburan

    Lahan wakaf di DKI Jakarta berpotensi untuk dibangun lahan parkir, toko, pasar, dan apartemen.

    3 Februari 2021
  • Metro

    Potensi Ekonomi di Ribuan Lokasi  

    Pemerintah dan DPRD Jakarta berencana memperluas pemanfaatan tanah wakaf yang selama ini lebih banyak digunakan untuk permakaman, sekolah, dan rumah ibadah. Padahal, sesuai dengan aturan dan pedoman syariah, lahan-lahan kosong di atas tanah wakaf itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif dan memiliki nilai ekonomi.

     

    3 Februari 2021
  • Metro

    Resah Penggarap di Bekas Lahan Perkebunan

    Penggarap merasa memiliki hak untuk menduduki lahan karena setiap tahun menerima tagihan pajak atas lahan yang mereka kelola.

    3 Februari 2021
  • Metro

    Naik-Turun RW Merah di Jakarta

    Kenaikan jumlah RW zona merah menunjukkan kegagalan strategi pemerintah DKI yang mengandalkan satgas Covid-19 RT/RW untuk menekan penularan wabah di tingkat lingkungan.

    3 Februari 2021
  • Nasional

    Kemendagri: KTP Bupati Sabu Raijua Bisa Dibatalkan

    Bila terbukti berstatus warga negara asing, Orient Patriot Riwu Kore bisa diangggap berhalangan tetap dan batal dilantik sebagai bupati Sabu Raijua.

    4 Februari 2021
  • Nasional

    Aneka Gelar Sang Bupati Terpilih

    Orient Patriot Riwu Kore menjalani studi program doktor di tiga jurusan dan kampus berbeda di Amerika Serikat.

    4 Februari 2021
  • Nasional

    Kontroversi Pejabat Berkewarganegaraan Ganda

    POLEMIK pejabat publik berkewarganegaraan ganda kembali muncul. Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orient Patriot Riwu Kore, dari penelusuran Badan Pengawas Pemilihan Umum, merupakan warga negara Amerika Serikat.

    3 Februari 2021
  • Opini

    Asesmen Nasional dan Koloni OECD

    PISA banyak dikritik tapi diadopsi oleh pemerintah dalam hal asesmen nasional. Akan berakhir seperti ujian nasional.

    3 Februari 2021
  • Ragam

    Pemerintah Percepat Vaksinasi Massal

    Pembukaan posko vaksinasi serentak akan dimulai di DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.

    3 Februari 2021
  • Ragam

    Percepat Penyuntikan

    Pemerintah ingin mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity melalui program vaksinasi nasional. Penyuntikan akan dilakukan terutama di daerah-daerah dengan cakupan tren pengendalian kasus Covid-19 masih lambat.

    3 Februari 2021
Koran Tempo
  • TEMPO.CO
  • Majalah Tempo
  • Majalah Tempo English
  • Koran Tempo
  • Tempo Institute
  • Indonesiana
  • Tempo Store
  • Tempo.co English

© 2018 PT. Info Media Digital, All right reserved