Nabhan Aiqani
Spesialis Pengelolaan Pengetahuan KKI WARSI
Pemerintah telah mendorong pengembangan usaha perhutanan sosial. Hal ini sejalan dengan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang menempatkan perhutanan sosial sebagai program pengentasan kemiskinan. Program yang dilakukan adalah membangun kemitraan investasi/usaha antara investor dan kelompok usaha perhutanan sosial, pembangunan industri untuk pengolahan produk hasil kelompok perhutanan sosial sebagai upaya peningkatan nilai tambah, dan pemberian fasilitasi pemasaran/promosi produk perhutanan sosial kepada kelompok usaha perhutanan sosial.
Usaha perhutanan sosial berfokus pada pengelolaan potensi yang berada di kawasan perhutanan sosial, yang meliputi pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan hasil hutan kayu (HHK) serta jasa lingkungan/ekowisata yang berasaskan kelestarian dan ekonomi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun ini menganggarkan program bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat sebesar Rp 235 miliar untuk pengembangan 2.647 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) kategori mandiri.
Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dalam pengembangan usaha mereka. Misalnya, pengalaman Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI dalam memfasilitasi 28 KUPS di Sumatera Barat. Sebanyak 15 di antaranya dikategorikan gold (sudah memiliki unit usaha dan memasarkan produk) serta 9 silver (sudah menyusun rencana kerja dan melakukan kegiatan usaha). Sebagian besar dari mereka masih terkendala peningkatan kapasitas, bentuk kelembagaan, perizinan, modal, dan keberlanjutan usaha.
Meskipun demikian, dua kelompok sudah masuk kategori platinum (telah memiliki jangkauan pasar yang luas), yaitu Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Simarasok di Kabupaten Agam dengan usaha getah pinus dan KUPS Simancuang di Kabupaten Solok Selatan dengan pengembangan usaha beras organik. Selama 2020, LPHN Simarasok sudah merampungkan transaksi hingga Rp 77 juta dan akan terus berlangsung. Adapun KUPS Simancuang pernah merampungkan transaksi beras organik sebanyak 1,4 ton dengan nilai jual Rp 14 ribu per kilogram, di atas harga beras konvensional Rp 14 ribu per 1,6 kilogram.
Keterlibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pengembangan usaha perhutanan sosial perlu ditingkatkan. Hal ini juga menjadi bukti komitmen kuat bahwa pengembangan perhutanan sosial tidak hanya domain instansi kehutanan, tapi juga semua pihak yang bisa mendukung peningkatan sosio-ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek sosio-ekologis kawasan hutan. Pelibatan mereka sekaligus menjadi alternatif dalam mengatasi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang disediakan pemerintah.
Selain itu, pemberlakuan otonomi daerah membuat perluasan kewenangan berpusat pada pemerintah daerah. Jika selama ini kerangka kerja aturan perhutanan sosial belum menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah, kini Menteri Dalam Negeri selaku instansi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah bisa mengintervensi agar program perhutanan sosial masuk ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Paradigma perhutanan sosial sebagai kebijakan nasional dan kehutanan didomestikasi ke dalam rencana prioritas pembangunan daerah, yang bisa menyumbang pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan.
Nilai ekonomi potensial perhutanan sosial, terutama dari sektor HHBK, masih sangat menjanjikan. Menurut data Kementerian Lingkungan pada Agustus 2018, total produksi HHBK tercatat sebanyak 358 ribu ton, yang sebagian besar justru disumbangkan oleh hutan tanaman industri dan Perhutani, sementara kontribusi dari kesatuan pemangkuan hutan hanya 1 persen. Pada 2020, Kementerian mematok produksi HHBK atau produk non-kayu mencapai 718.847,97 ton dari basis 2019 yang hanya 342.819,17 ton.
Instruksi agar pemerintah daerah memasukkan pengembangan usaha perhutanan sosial ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah akan lebih efektif lagi bila dibarengi dengan pembentukan badan usaha milik daerah yang berfokus pada usaha penampungan hasil perhutanan sosial. Selain mengatasi kendala pemasaran dan modal, badan tersebut akan membantu peningkatan produksi HHBK. Kebijakan ini perlu dikawal sehingga pemerataan hasil ekonomi dari sektor kehutanan bisa langsung menyasar masyarakat. Dengan begitu, tujuan perhutanan sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat dicapai.
