Homepage
  • login/register
  • Home
  • Berita Utama
  • Editorial
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Internasional
  • Olahraga
  • Sains
  • Seni
  • Gaya Hidup
  • Info Tempo

koran tempo

3
Juli
2019
Dukung Independensi Tempo
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Sains
  • Editorial
  • Opini
  • Info Tempo
  • Cari Angin
SebelumnyaOpini 2/2 Selanjutnya
Opini

Transformasi Bulog sebagai Pelaku Pasar

Badan Urusan Logistik (Bulog) kini telah bertransformasi dari entitas yang merupakan representasi negara menjadi representasi pelaku pasar.

Edisi, 3 Juli 2019
Oleh: Tempo
tempo/imam yunni

Andi Irawan
Lektor Kepala pada Program Pascasarjana Agribisnis Universitas Bengkulu

Badan Urusan Logistik (Bulog) kini telah bertransformasi dari entitas yang merupakan representasi negara menjadi representasi pelaku pasar. Pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, Bulog sepenuhnya merupakan representasi negara. Kekuasaan negara masuk ke pasar pangan via lembaga ini.

Tekanan deregulasi dan keterbukaan pasar menyebabkan kuasa pasar Bulog mulai dikurangi oleh negara menjelang akhir Orde Baru. Bulog hanya ditugasi mengurus beras dan gula pasir sejak 1997 dan selanjutnya hanya ditugasi mengurus beras sejak 1998. Pada era reformasi, gelombang liberalisasi menyebabkan Bulog bertransformasi lebih lanjut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, Bulog berubah dari lembaga pemerintah non-departemen menjadi badan usaha milik negara (Perum Bulog).

Bulog telah berubah menjadi pemain pasar. Bedanya dengan swasta, Bulog masih mendapat keistimewaan dari negara, yakni menjadi satu-satunya pelaku pasar beras yang diberikan bisnis dengan kewajiban pelayanan publik (PSO) menyediakan beras subsidi untuk rumah tangga miskin (raskin), menyediakan beras untuk operasi pasar, dan menjamin harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap petani gabah dan beras, juga menyediakan cadangan beras pemerintah untuk kepentingan darurat dan bencana alam.

W251bGwsIjIwMjEtMDQtMTMgMTI6MzI6MDciXQ

Bisnis PSO ini tentu saja minim risiko karena dijamin oleh negara. Dalam pengadaan gabah dan beras untuk menjamin kebijakan HPP untuk gabah dan beras, Bulog ditugasi membeli gabah petani. Dari tugas ini, Bulog mendapat keuntungan yang relatif pasti karena ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Begitu juga ketika menyalurkan beras ke masyarakat. Negara telah menyediakan outlet-outlet pasar beras Bulog, seperti beras untuk pegawai negeri Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI pada era Orde Baru, juga beras untuk rumah tangga miskin atau beras sejahtera pada era reformasi.

Contohnya, pada 2017, penerima beras sejahtera sebanyak 14,3 juta rumah tangga dan setiap rumah tangga mendapat 15 kilogram beras subsidi. Artinya, negara sudah menyediakan pasar yang akan menyerap sekitar 3 juta ton beras Bulog melalui program ini. Bulog tidak perlu banting tulang mencari pasar, membuka pasar baru, dan berinovasi untuk ekspansi pasar.

Pemerintah sebagai pemilik saham terbesar Bulog seharusnya sadar bahwa transformasi Bulog ini juga membutuhkan perubahan karakter pengelolanya. Dari sisi kepemimpinan, Bulog tampak tidak terlihat bertransformasi. Badan ini sampai hari ini dikelola oleh figur-figur berkaliber birokrat, bukan figur pengusaha yang bisa menjadikannya berperan sebagai pelaku pasar (BUMN).

Hari ini manajemen Bulog gamang karena outlet pasarnya akan hilang dengan kebijakan baru yang dicanangkan pemerintah ihwal subsidi beras. Kebijakan beras sejahtera diganti dengan bantuan pangan non-tunai (BPNT), yang menggantikan penyaluran beras langsung menjadi uang dalam kartu. Dengan uang itu, rakyat yang mendapat subsidi dibebaskan membeli kebutuhan pokoknya. Manajemen Bulog kebingungan mencari solusi penyaluran beras Bulog. Saat ini, sekitar 2,6 juta ton beras hasil serapan dari petani dan impor di gudang-gudang Bulog terancam busuk.

Dalam jangka pendek, masalah ini harus diselesaikan negara, misalnya dengan menunda kebijakan BPNT. Tapi, dalam jangka menengah panjang, pemerintah sebagai pemilik Bulog harus menempatkan sosok yang bisa menjalankan fungsi bisnis Bulog non-PSO secara maksimal.

Ada sejumlah potensi bisnis non-PSO Bulog yang belum dikembangkan secara optimal, seperti (1) industri berbasis beras, atau industri yang terintegrasi dengan proses manufaktur perberasan; (2) industri yang menghasilkan produk-produk pendukung di luar proses manufaktur perberasan (karung, kemasan, dan lain-lain); (3) industri pangan yang menghasilkan produk turunan dari beras atau industri pangan primer dan sekunder lainnya (gula, berbasis jagung, dan lain-lain); dan (4) jasa pemberdayaan/penyewaan aset, seperti gudang, kantor, dan tanah kosong.



SebelumnyaOpini 2/2 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Komentar

Berita Terkait

  • Darurat Udara Jakarta
  • Transformasi Bulog sebagai Pelaku Pasar

    Berita Lainnya

  • Cover Story

    Berkutat Pada Etik

    Kejaksaan Agung mendahulukan pengusutan aspek etik ketimbang pidana dalam kasus "tangkap-lepas" jaksa Yadi Herdianto dan Yuniar Sinar Pamungkas.

    3 Juli 2019
  • Berita Utama

    Kejaksaan Agung Berfokus pada Dugaan Pelanggaran Etik

    Dua jaksa bisa dijerat pasal perihal turut serta dalam penyuapan.

    3 Juli 2019
  • Berita Utama

    Kejaksaan Didesak Lakukan Evaluasi Internal

    Komitmen kejaksaan dalam melaksanakan rekomendasi Komisi Kejaksaan dipertanyakan.

    3 Juli 2019
  • Berita Utama

    KPK Sita Dokumen Perkara Penipuan di Pengadilan Jakarta Barat

    Penyidik KPK bakal menelisik uang yang disita dari tangan dua jaksa.

    3 Juli 2019
  • Nasional

    Investigasi Kasus 21-22 Mei Hampir Rampung

    Markas Besar Polri menyatakan pengusutan telah mencapai 90 persen.

    3 Juli 2019
  • Nasional

    Delik Agama di RKUHP Berpotensi Memicu Konflik

    Lebih mengedepankan semangat penghukuman daripada keadilan restoratif.

    3 Juli 2019
  • Nasional

    Pegiat HAM Desak Penghapusan Hukuman Mati

    RKUHP menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif dan upaya terakhir.

    3 Juli 2019
  • Nasional

    DPR Diminta Tinjau Kembali Delik Agama di RKUHP

    Sejumlah delik masih multitafsir.

    3 Juli 2019
  • Parameter

    Perburuan Paus Kembali Marak

    Jepang memulai kembali perburuan paus komersial setelah 30 tahun dihentikan.

    3 Juli 2019
  • Peristiwa

    Bos Garuda Mundur dari Sriwijaya Air

    Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara, mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama PT Sriwijaya Air.

    3 Juli 2019
  • Peristiwa

    Polisi Tangkap Pria yang Diduga Bunuh Kakak Ipar

    Polisi menangkap Sarjaya, 63 tahun, yang diduga membunuh kakak iparnya di Desa Pasir Gintung Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, kemarin.

    3 Juli 2019
  • Peristiwa

    Pengguna Kantong Plastik Dikenai Cukai Rp 200

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kantong plastik, atau yang juga dikenal sebagai kantong kresek, siap dikenai cukai sebesar Rp 200 per lembar.

    3 Juli 2019
  • Peristiwa

    Nomor Ponsel dan Kartu Akan Disinkronkan

    Pemerintah menyiapkan kebijakan validasi basis data nomor identitas asli telepon seluler (IMEI).

    3 Juli 2019
  • Peristiwa

    Hujan Lebat di India Tewaskan 27 Orang

    Hujan lebat di India barat kemarin menyebabkan setidaknya tiga tembok runtuh dan menewaskan sedikitnya 27 orang serta melukai puluhan lainnya.

    3 Juli 2019
  • Peristiwa

    Australia Tahan 3 Pria yang Diduga Terkait dengan ISIS

    Kepolisian Australia menahan tiga pria yang diduga terkait dengan ISIS dan merencanakan serangan ke sejumlah kantor polisi, kedutaan besar negara asing, hingga situs pertahanan negara di Sydney, kemarin.

    3 Juli 2019
  • Peristiwa

    Bupati Kulon Progo Jadi Kepala BKKBN

    Hasto Wardoyo meninggalkan kursi Bupati Kulon Progo untuk menduduki jabatan baru, yaitu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), per 1 Juli 2019.

    3 Juli 2019
  • Internasional

    Bentrok Militer Myanmar di Rakhine Meningkat Lagi

    Serangan terjadi sepekan setelah Myanmar menyetop layanan Internet di Rakhine dan Negara Bagian Chin.

    3 Juli 2019
  • Internasional

    Cina Desak Demonstran Hong Kong Dihukum

    Pemimpin negara asing menyerukan pemerintah dan warga berdialog.

    3 Juli 2019
  • Editorial

    Perbaiki Kualitas Udara Ibu Kota

    PEMERINTAH Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta semestinya berusaha lebih keras meningkatkan kualitas udara.

    3 Juli 2019
  • Opini

    Darurat Udara Jakarta

    Sepanjang 2018, Jakarta hanya memiliki kualitas udara baik selama 34 hari, udara sedang 135 hari, dan tidak sehat 196 hari (Greenpeace Indonesia, 2019).

    3 Juli 2019
  • Opini

    Transformasi Bulog sebagai Pelaku Pasar

    Badan Urusan Logistik (Bulog) kini telah bertransformasi dari entitas yang merupakan representasi negara menjadi representasi pelaku pasar.

    3 Juli 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Garuda Kembangkan Bisnis Digital

    Manajemen akan merambah bisnis pabrik ban.

    3 Juli 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Sepi Aktivitas Pemegang Proyek Rp 3,47 Triliun

    Perjanjian kerja sama diteken tanpa lelang.

    3 Juli 2019
  • Olah Raga

    Ujian Pertama Christopher

    Christopher berpasangan dengan petenis Taiwan menantang unggulan ke-14 dalam laga perdana Wimbledon.

    3 Juli 2019
  • Olah Raga

    Lampard Tangani The Blues

    Tinggal menunggu pengumuman resmi dari Chelsea.

    3 Juli 2019
  • Olah Raga

    Pemain Unggulan Berguguran

    Naomi Osaka dan Alexander Zverev menjadi unggulan yang langsung tersingkir.

    3 Juli 2019
  • Olah Raga

    Menanti Akhir Drama Icardi

    Wanda Nara disebut sebagai biang kerok.

    3 Juli 2019
  • Metro

    Jalan Panjang Integrasi Angkutan Jakarta

    Baru 7 persen bus kecil di Ibu Kota yang terintegrasi dengan Jak Lingko.

    3 Juli 2019
  • Metro

    Kemendagri Tolak Klausul Penggantian Calon Wagub DKI

    Pansus akan berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan KPU DKI.

    3 Juli 2019
  • Metro

    Kontrak Jak Lingko-Operator Bus Sedang Diteken Bulan Ini

    Tahun ini, 312 bus sedang akan bergabung dengan Jak Lingko.

    3 Juli 2019
  • Metro

    Jakpro Usulkan Kenaikan Biaya Pengolahan Sampah ITF Sunter

    Pemerintah telah menunjuk konsultan independen untuk mengkaji tipping fee ITF Sunter.

    3 Juli 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Netralitas Panitia Seleksi Anggota BPK Diragukan

    Politikus memenuhi daftar calon.

    3 Juli 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Pemerintah Akan Naikkan Tarif Listrik Tahun Depan

    Subsidi akan dikurangi secara bertahap untuk meringankan beban anggaran.

    3 Juli 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Investor Baru Diminta Bangun Basis Ekspor

    Pertumbuhan ekspor kendaraan melebihi penjualan domestik.

    3 Juli 2019
  • Gaya Hidup

    Belajar Menolak Rokok dari Negara Lain

    Sejumlah negara mulai memperketat aturan merokok demi target bebas asap rokok pada masa depan. Jumlah perokok remaja di Indonesia justru meningkat.

    3 Juli 2019
  • Ilmu dan Teknologi

    Gaduh di Laut Dalam

    Suara kapal yang merambat di dalam air berfrekuensi rendah di bawah 300 Hz.

    3 Juli 2019
  • Olah Raga

    Kejar Terus Pogba

    Zidane sangat menginginkannya.

    3 Juli 2019
Koran Tempo
  • TEMPO.CO
  • Majalah Tempo
  • Majalah Tempo English
  • Koran Tempo
  • Tempo Institute
  • Indonesiana
  • Tempo Store
  • Tempo.co English

© 2018 PT. Info Media Digital, All right reserved