maaf email atau password anda salah


Bergeming Presiden terhadap Lembaga Pengawas 

Sikap diam Presiden Joko Widodo setelah menerima rekomendasi Ombudsman perihal tes wawasan kebangsaan pegawai KPK menuai kritik. Bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

arsip tempo : 173057171560.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pemberhentian pegawai yang tidak lolos TWK di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 15 September 2021. TEMPO/Imam Sukamto. tempo : 173057171560.

JAKARTA - Sejumlah pegiat antikorupsi dan pakar hukum tata negara mengkritik sikap diam Presiden Joko Widodo setelah menerima rekomendasi Ombudsman perihal tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menilai Presiden Joko Widodo semestinya menjalankan rekomendasi lembaga pengawas pelayanan pemerintah itu dengan menjatuhkan sanksi kepada pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dosen hukum tata negara

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 2 November 2024

  • 1 November 2024

  • 31 Oktober 2024

  • 30 Oktober 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan