JAKARTA – Pemerintah berjanji akan menguatkan kapasitas puskesmas dalam menangani Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Penguatan puskesmas diperlukan karena kondisi rumah sakit rujukan di berbagai daerah nyaris kolaps setelah terjadi lonjakan angka penularan virus corona dalam sebulan terakhir.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penguatan puskesmas merupakan salah satu strategi pemerintah agar bisa mengendalikan wabah dari hulu. “Kami sedang memperbaiki aturan-aturan yang ada agar peran puskesmas, terutama untuk sisi hulunya, ditingkatkan,” kata Budi, kemarin. “Apa pun yang kami lakukan di sisi hilir, di sisi rumah sakit yang sangat berat tekanannya akhir-akhir ini tidak akan memberikan manfaat yang maksimal kalau sistem hulunya tidak dibenahi.”
Ia mengatakan pemerintah akan mengandalkan puskesmas dalam menjalankan dua strategi sekaligus. Pertama, mendidik masyarakat untuk terus melakukan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak fisik, mencuci tangan, dan memakai masker. Kedua, melakukan pemeriksaan, pelacakan kontak fisik, dan isolasi yang baik.
Budi berjanji akan melengkapi semua puskesmas dengan seluruh kebutuhan untuk melakukan pelacakan kasus suspect ataupun orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19. "Nanti mereka dilengkapi mekanisme untuk melakukan tracing yang baik dan bagaimana mengkoordinasikan isolasi masyarakat yang kontak erat atau terkonfirmasi positif,” katanya.
Petugas menegur pesepeda untuk memakai masker saat lewati pos jaga di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, 20 September 2020. TEMPO/Prima Mulia
Menurut Budi, penanganan isolasi mandiri dengan pantauan puskesmas saat ini sangat penting dilakukan. Sebab, tidak mungkin semua pasien Covid-19 ditangani di rumah sakit. Ia menyebutkan, dari 100 orang yang terjangkit corona, hanya 20-30 persen yang perlu mendapat perawatan di rumah sakit. "Sisanya, 70-80 persen, harus dikarantina, diisolasi, agar mereka tidak menularkan virus ke mana-mana," ujarnya.
Budi menambahkan, penguatan puskesmas sekaligus dimaksudkan untuk menguatkan sistem kesehatan nasional. Ia mengatakan masa depan sistem kesehatan Indonesia secara umum berada di puskesmas. "Kalau semuanya kita lihat dari sisi rumah sakit atau dari sisi kuratif, ongkosnya mahal sekali,” katanya. “Di seluruh dunia, biaya kesehatan itu tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, jadi enggak mungkin. Sama seperti belanja ibu selalu naik lebih tinggi dari gaji suami. Itu sangat tidak berkesinambungan.”
Ke depan, kata Budi, fokus kebijakan anggaran bukan lagi pada pengobatan orang sakit, melainkan memperbanyak orang sehat. Strateginya, dengan memperbanyak langkah preventif dan promotif dibanding strategi kesehatan yang kuratif. "Secara ekonomi akan jauh lebih baik jika orang bisa sehat dan bekerja dibanding harus berada di rumah sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan mereka sehari-hari,” ucap Budi.
Penguatan puskesmas menjadi strategi baru pemerintah setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) se-Jawa dan Bali gagal menekan laju penularan virus. Presiden Joko Widodo mengakui kebijakan itu tidak efektif menekan penularan Covid-19 lantaran tak bisa membendung mobilisasi masyarakat. "Saya lihat implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten, sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3M itu," kata Jokowi.
Petugas meminta warga untuk membubarkan diri di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat, 31 Desember 2020. TEMPO/Prima Mulia
Bukti kegagalan PPKM terlihat dari lonjakan angka penularan virus corona. Sejak PPKM diterapkan pada 11 Januari lalu, pertambahan jumlah kasus harian terus meroket. Penurunan penularan hanya bertahan satu atau dua hari dengan angka yang tak signifikan. Misalnya, ada penurunan angka kasus harian dari 12.001 menjadi 10.994. Meski menurun, angka ini masih lebih tinggi dibanding sebelum PPKM diterapkan. Hingga saat ini, orang yang terjangkit virus corona di Indonesia sudah mencapai 1.089.308. Kondisi ini membuat rumah sakit rujukan di berbagai daerah nyaris kolaps.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Arifin Panigoro, sependapat dengan rencana penguatan puskesmas. Ia mengatakan isu tentang penguatan puskesmas sudah diteruskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi. "Dan diputuskan bahwa reformasi sistem kesehatan ini menjadi prioritas," katanya.
Menurut Arifin, Thailand menjadi referensi pemerintah dalam mereformasi puskesmas karena Negeri Gajah Putih itu termasuk sukses mengatasi pandemi Covid-19. Arifin melihat bahwa keberhasilan Thailand melawan pandemi tak lepas dari kuatnya sistem kesehatan primer mereka. "Layanan kesehatan primernya itu betul-betul langkah preventif, promotif, sekaligus kuratif sebagai rumah sakit kecil, dan itu sungguh-sungguh dikerjakan,” ujarnya.
Pendiri Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih, mengatakan saat ini penguatan layanan kesehatan primer menjadi rujukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai jalan keluar untuk segera mengakhiri pandemi Covid-19. Diah mengatakan layanan kesehatan primer, seperti puskesmas, merupakan kunci penguatan sistem untuk menanggulangi krisis dari hulu.
Penasihat senior WHO ini menyebutkan sejumlah negara berhasil karena sigap merespons pandemi dengan memperkuat sistem layanan primernya. Negara-negara yang berhasil itu antara lain Singapura, Thailand, dan Korea Selatan. "Sifat layanan kesehatan primer yang bisa menjangkau orang banyak dan dekat dengan komunitas menjadi karakter yang sangat berguna tak hanya untuk penanganan wabah, penertiban 3T dan 3M, tapi juga memastikan layanan kesehatan lain bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
AHMAD FIKRI (BANDUNG) | DEWI NURITA | MAYA AYU PUSPITASARI
