KPK menemukan banyak donatur pilkada yang mengharapkan kemudahan berbisnis ketika jagoannya terpilih sebagai kepala daerah.
Proses pelipatan dan sortir surat suara di gudang logistik KPU Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di Soreang, 17 November 2020. TEMPO/Prima Mulia. tempo : 167509997471
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi konflik kepentingan dari para pengusaha yang menjadi donatur bagi calon kepala daerah. Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati Kuding, mengatakan para donatur dari kalangan pebisnis itu nantinya berharap diberi kemudahan izin dalam berbisnis ketika jagoannya terpilih dalam pemilihan.
“Ada 95,4 persen yang mengharapkan demikian,” kata Ipi, kemarin.
Ipi menamb
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.