JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan meninjau kembali pengadaan mobil dinas bagi pimpinan KPK, Dewan Pengawas, dan para pejabat struktural. Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan lembaganya mendengar berbagai masukan dari masyarakat hingga akhirnya memutuskan meninjau kembali pembahasan anggaran mobil dinas jabatan tersebut. "Kami tinjau ulang untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku," kata dia dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, yang disiarkan secara daring, kemarin.
Cahya menuturkan pengadaan mobil dinas berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Adapun mengenai spesifikasi kendaraan yang diajukan beserta harga satuannya, usul yang disampaikan telah mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman pada standar barang kebutuhan pemerintah.
Ia menjelaskan, pengajuan mobil dinas baru ini telah melalui mekanisme review anggaran tahun sebelumnya dan kebutuhan dasar belanja operasional. Proses ini berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu definitif yang ditandai dengan penandatanganan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat. "Dilanjutkan dengan pembahasan dan penelaahan oleh KPK bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Terakhir, akan terbit daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) pada Desember mendatang."
Pembelian mobil dinas bagi para pejabat komisi antirasuah tertuang dalam rencana anggaran KPK pada 2021. Dalam proses ini beredar informasi bahwa anggaran mobil untuk Ketua KPK sebesar Rp 1,4 miliar, sedangkan komisioner lainnya Rp 1 miliar. Adapun anggota Dewan Pengawas KPK dan pejabat struktural mendapat anggaran Rp 700 juta.
Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan data itu benar sebagai bagian dari proses pengajuan ke DPR. Namun belakangan angkanya tidak sebesar itu. Ia menjelaskan, KPK menyesuaikan dan menghitung kembali sesuai dengan standar dalam peraturan Menteri Keuangan. "Ini bukan soal peninjauan ulang mobilnya atau jenisnya, tapi pembahasan berikutnya masih panjang, khusus untuk mobil dinas," ucap dia.
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan menolak pemberian mobil dinas tersebut. Menurut dia, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2020 sudah menyebutkan bahwa Dewan Pengawas diberi tunjangan transportasi. "Dan itu sudah cukup," ucap dia. Bagi Tumpak, tidak elok mengusulkan pembelian mobil dinas ketika pada saat yang sama sudah menerima tunjangan transportasi.
Tumpak menambahkan, pengadaan ini makin tidak elok ketika muncul pada masa pandemi dan mayoritas masyarakat tengah berjuang mempertahankan hidupnya. Ia menegaskan Dewan Pengawas tidak pernah mengusulkan pengadaan mobil dinas. Ia mengaku tidak mengetahui dari mana asal mula usul pengadaan mobil dinas.
Tumpak menuturkan, saat menjabat pemimpin KPK jilid I, dia dan pimpinan kala itu juga menolak pemberian mobil dinas. Ia melihat langkah ini diikuti para pemimpin KPK setelahnya. "Jadi, kalaulah itu benar, baru kali ini pimpinan diberi mobil dinas," kata dia saat dihubungi, kemarin.
Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan pengadaan mobil dinas boleh saja selama mencerminkan budaya organisasi yang ada di KPK. Ketua KPK jilid III ini menjelaskan, budaya organisasi di KPK adalah lembaga harus menjadi role model atau teladan dalam penghematan keuangan negara. Penghematan itu juga sebagai role model bagi lembaga negara lainnya agar menggunakan fasilitas yang sederhana.
Abraham menyatakan pimpinan KPK jilid III tidak pernah menganggarkan pembelian mobil dinas baru. Saat bertugas, dia memakai mobil dinas bermerek Toyota Innova, yang merupakan mobil dinas dari era sebelumnya. "Gunakan fasilitas sederhana yang tidak berbau kemewahan agar ditiru lembaga negara lain," kata dia.
Lagi pula, menurut dia, pengadaan mobil dinas saat ini kurang tepat karena masyarakat sedang menghadapi pandemi. Lembaga negara seharusnya menghemat anggaran, bukan menghamburkannya. Idealnya, kata dia, anggaran mobil dinas dialihkan untuk meningkatkan kinerja KPK dengan menambah jumlah pegawai yang dirasa masih sedikit.
DIKO OKTARA
KPK Kaji Ulang Mobil Dinas
