JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengatakan proses peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai aparat sipil. Komisi menyatakan akan mengawasi proses transisi tersebut.
Salah satu ketentuan yang wajib ditaati, menurut Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto, adalah menggelar seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya yang setingkat dengan deputi, dan pratama yang setingkat dengan direktur dan kepala biro.
Kewajiban tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014. "Prosesnya harus seleksi terbuka, seperti ketentuan ASN kementerian, lembaga, maupun di daerah," katanya kepada Tempo, kemarin.
Tasdik menuturkan, seleksi harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian prestasi, sebagaimana telah diterapkan dalam pengisian jabatan pemimpin tinggi lembaga negara lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK sudah masuk ke rumpun kekuasaan eksekutif.
Selain jajaran pemimpinnya, seluruh pegawai wajib mengikuti proses seleksi untuk menjadi ASN. Bagi pegawai yang ditargetkan menjadi pegawai negeri sipil, seleksi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara.
Menurut Tasdik, tak semua pegawai KPK dapat menjadi PNS. Sebab, regulasi memuat syarat usia pegawai maksimal 35 tahun. Dia mengatakan, karyawan KPK yang tak memenuhi syarat dapat beralih status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Penyesuaian golongan juga harus mengikuti aturan ASN.
Peralihan status menjadi kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Aturan tersebut mengharuskan proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN terlaksana paling lambat pada Oktober 2021.
Sementara itu, pemerintah baru menerbitkan ketentuan teknis peralihan status pegawai KPK menjadi ASN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 pada Juli lalu. Aturan itu memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengatur proses peralihan.
Hingga saat ini, KPK masih menyusun dua peraturan yang terkait dengan alih status. Pertama, peraturan KPK tentang organisasi tata kerja. Kedua, peraturan KPK mengenai perubahan status pegawai menjadi ASN.
Pada awal September lalu, Ketua KPK Firli Bahuri mengirim sejumlah pegawainya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan Lembaga Administrasi Negara. Sejumlah pejabat setingkat direktur dan kepala biro telah lolos pendidikan tingkat II. Ada pula yang masih dalam proses pelatihan.
"Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural," kata Firli.
Namun pendapat berbeda mengenai alih status pejabat KPK disampaikan oleh pelaksana tugas Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Teguh Widjinarko. Ia berujar, pejabat KPK tak perlu mengikuti seleksi untuk beralih status. KPK hanya perlu memastikan pemegang jabatan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
Teguh menuturkan, belum ada kesepakatan perihal kewajiban tes bagi pegawai untuk menjadi ASN. Meski demikian, ia menganggap peralihan status tanpa tes memungkinkan selama pegawai memenuhi persyaratan dalam PP Nomor 41 Tahun 2020.
Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Beni Kurnia Illahi, menyebutkan pengaturan status kepegawaian KPK bisa dikecualikan dari rezim kebijakan ASN. Caranya, kata dia, melalui penerbitan peraturan pemerintah khusus.
Dasar hukum tersebut memungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 3 undang-undang tersebut masih mengatur mengenai independensi KPK, sekalipun sudah masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif.
Guna menjaga kemandirian itu, Beni menyarankan agar pemimpin KPK segera mengajukan konsep pengelolaan kepegawaian ASN khusus dalam rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden. Jika tak dilakukan, dia khawatir pengaturan kepegawaian KPK akan berinduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berisiko menggerus kemandirian komisi.
Peraturan khusus juga menjadi pintu masuk bagi KPK untuk memuluskan transisi. Salah satunya adalah mengecualikan kewajiban seleksi ulang bagi pejabat lembaga antirasuah, ataupun tes bagi pegawai yang ada. "Peraturan khusus diperlukan untuk memperjelas independensi bahwa KPK bukan lembaga eksekutif biasa."
ROBBY IRFANY | ANTARA
Beda Pendapat Alih Status Pejabat KPK
