JAKARTA – Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, mengatakan maraknya kasus baru Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di sejumlah daerah adalah bukti ketidakmampuan pemerintah. Menurut dia, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, dan Jawa Timur sudah memasuki fase transmisi lokal.
Hermawan memprediksi bahwa di daerah-daerah yang memasuki fase transmisi lokal akan terus bermunculan kluster baru penularan virus. Sebab, dalam transmisi lokal, penyebaran virus bisa berlangsung dari berbagai aktivitas sehari-hari, seperti kegiatan jual-beli di pasar, bisnis di perkantoran, dan belajar-mengajar.
Aktivitas itu, dia mengimbuhkan, kian berisiko karena pemerintah melonggarkan protokol kesehatan tanpa disertai kebijakan pengendalian wabah yang memadai. "Padahal kebijakan pembatasan sosial itu yang diharapkan menyadarkan masyarakat sekaligus menegakkan disiplin," ujarnya kepada Tempo, kemarin.
Laju penularan pun, menurut Hermawan, diperparah oleh perilaku warga yang belum konsisten menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak aman, mencuci tangan, dan mengenakan masker.
Di Jawa Barat, sejumlah kluster baru bermunculan setelah otoritas setempat membuka aktivitas publik secara bertahap. Salah satu sumber penularan yang paling besar adalah Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI AD di Bandung. Kluster ini membuat 1.280 orang penghuninya mengidap Covid-19.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan munculnya berbagai kluster penularan di daerahnya meningkatkan angka reproduksi efektif virus selama dua pekan terakhir ke angka 1,73. Angka tersebut menandakan penyebaran virus di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat belum terkendali.
Guna mengantisipasi penularan lanjutan, Ridwan melaksanakan pembatasan sosial di Kecamatan Cidadap—lokasi Secapa TNI AD. Pengetatan dibarengi pemeriksaan terhadap warga di sekitar sekolah. "Kalau sudah masuk kategori yang kritis atau merah, semua wajib (ikut tes)," kata Ridwan.
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menuturkan ada delapan provinsi yang tercatat memiliki angka kasus serta laju penularan yang tinggi, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Daerah-daerah ini menyumbangkan 74 persen dari semua kasus terkonfirmasi di Indonesia.
"Pemerintah akan membantu menangani penularan di daerah tersebut. Pemerintah daerah juga harus berusaha meningkatkan pemeriksaan, pelacakan, dan penanganan pasien," ujarnya.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan kenaikan jumlah kasus Covid-19 disebabkan oleh masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Guna menegakkan disiplin, dia mengatakan, pemerintah akan menyiapkan sanksi bagi para pelanggar.
Sanksi tersebut, kata Muhadjir, bertujuan meyakinkan publik bahwa risiko penularan akibat wabah masih sangat tinggi. "Di samping melakukan sosialisasi dan edukasi, akan ada sanksi untuk pelanggaran protokol kesehatan," Muhadjir mengungkapkan.
Sementara itu, koordinator tim data platform warga KawalCOVID19, Ronald Bessie, menemukan aktivitas pelacakan dan isolasi yang dilakukan mayoritas pemerintah setempat masih sangat rendah. Karena hal tersebut, dia memperkirakan masih banyak kasus yang belum terdeteksi.
Di Jawa Timur, misalnya, KawalCOVID19 melansir bahwa rasio pelacakan dan isolasi per kemarin hanya 1,85. Artinya, petugas hanya mampu melacak 1,85 orang dalam setiap 1 kasus positif. Sedangkan Jawa Barat dan DKI Jakarta hanya memiliki rasio lacak dan isolasi masing-masing sebesar 10,94 dan 2,04.
Supaya penanganan wabah berjalan efektif, Ronald menuturkan, pemerintah daerah harus melacak sekaligus mengisolasi minimal 30 orang per 1 kasus. "Pelacakan dan isolasi saat kondisi yang melonggar ini seharusnya lebih cepat dari penyebaran wabah, bukan sebaliknya," kata dia.
ROBBY IRFANY | DINDA RETNOATI | ANDITA RAHMA | EGI ADYATAMA | AHMAD FIKRI (BANDUNG)
Transmisi Lokal Picu Kluster Baru Covid-19
