Kelompok masyarakat sipil mengkritik keputusan Pemprov dan DPRD DKI menambah jumlah tunjangan perumahan anggota legislatif di tengah situasi pandemi. Pemprov dan DKI justru berniat membuat pergub untuk menjadi payung hukum.

Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta bermufakat meningkatkan besaran anggaran tunjangan anggota Dewan hingga Rp 26,42 miliar tahun ini. Setiap anggota legislatif mendapat penambahan dana untuk tunjangan rumah, komunikasi, dan kegiatan reses.

Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta akan merevisi peraturan gubernur tentang tunjangan anggota legislatif Jakarta. Salah satu tunjangan yang akan dinaikkan adalah tunjangan perumahan, dari Rp 60 juta menjadi Rp 70 juta per bulan.

Masyarakat sipil mengkritik Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang terus berupaya meloloskan mata anggaran janggal ke anggaran pendapatan belanja daerah. Keduanya pernah berencana menambah tunjangan DPRD hingga Rp 580 miliar dalam rencana kerja tahunan 2021 dan dana kunjungan dapil Rp 49 miliar pada rancangan anggaran 2022.

Anggaran kunjungan dapil muncul karena masyarakat menuntut anggota DPRD lebih sering turun ke lapangan.

Karakteristik dana kunjungan dapil mirip anggaran reses. Penggunaan anggaran reses DPRD Jakarta selama ini nyaris tak ada pertanggungjawaban.