Homepage
  • login/register
  • Home
  • Berita Utama
  • Editorial
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Internasional
  • Olahraga
  • Sains
  • Seni
  • Gaya Hidup
  • Info Tempo

koran tempo

7
Februari
2019
Dukung Independensi Tempo
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Sains
  • Editorial
  • Opini
  • Info Tempo
  • Cari Angin
SebelumnyaMetro 1/4 Selanjutnya
Metro

Pencatatan Aset DKI Senilai Rp 30 Triliun Terhambat

Piutang aset sekitar Rp 11,8 triliun pun belum tertagih.

Edisi, 7 Februari 2019
Profile
Tempo
Kebun Bibit Srengseng, Jakarta Barat. Tempo/Gangsar Parikesit

JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta belum memasukkan daftar aset dengan nilai sekitar Rp 30 triliun ke dalam sistem pencatatan elektronik alias e-asset. "Kami sedang susuri semua," kata Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Michael Rolandi, kemarin.

Michael menjelaskan, total aset pemerintah Jakarta sekitar Rp 500 triliun. Hingga pekan lalu, baru sekitar Rp 470 triliun yang pencatatannya rampung dan tercantum dalam sistem e-asset. Sisanya masih dicek kesesuaian nilainya dengan angka yang terdata dalam laporan.

Menurut Michael, masih ditemukan laporan kepemilikan aset yang diserahkan satuan kerja perangkat daerah yang nilainya tak wajar. Kasusnya ditemukan pada aset-aset yang diperoleh pada kurun waktu 1970-1980-an. Nilai aset berupa lahan kerap hanya tercantum Rp 1. "Tak ada pembaruan data sejak aset itu diperoleh pemerintah DKI," kata Michael.

Dinas, biro, dan badan, Michael melanjutkan, kini ditugasi mengecek kewajaran nilai aset mereka. Pengecekan aset berupa lahan disesuaikan dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) saat ini. Sedangkan aset lainnya dicocokkan dengan harga pasar serta nilai penyusutannya. Poin kewajaran nilai itu menentukan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta.

W251bGwsIjIwMjEtMDQtMjIgMTg6NTY6NDIiXQ

Bukan hanya aset yang sudah di tangan, Michael melanjutkan, pemerintah DKI juga tengah membenahi catatan piutang aset. Piutang aset itu berasal dari penerbitan surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) yang penagihannya menjadi tugas wali kota.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Gembong Warsono, menuturkan, hingga Agustus tahun lalu, baru 40 persen dari 3.000 SIPPT yang diverifikasi pemerintah. Verifikasi tersebut mencatat nama perusahaan, nilai, bentuk piutang aset, serta lokasinya.

Menurut Gembong, pencatatan piutang aset seharusnya bisa diakses publik. Sebab, piutang aset mayoritas berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang kelak dipakai oleh masyarakat.

Piutang Aset

Surat Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 1972 mewajibkan perusahaan atau badan hukum yang akan membeli lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi mengajukan permohonan surat persetujuan prinsip pembebasan lahan (SP3L) kepada gubernur. Setelah SP3L terbit, perusahaan wajib membangun fasilitas publik, seperti jalan, taman, atau sekolah.

Setelah membeli lahan, perusahaan yang ingin memanfaatkan lahan tersebut juga wajib mengajukan permohonan SIPPT kepada pemerintah. Kewajiban bagi perusahaan yang memperoleh SIPPT, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 540 Tahun 1990, adalah menyediakan 20 persen dari luas lahan efektif untuk pembangunan rumah susun.

Dua tahun kemudian, pemerintah Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 1992. Pemilik lahan yang membebaskan lahan tanpa SP3L diharuskan membayar denda. Nilainya 6 persen dari luas lahan efektif dikalikan dengan rata-rata NJOP pada tahun perolehan kepemilikan dan NJOP tahun berjalan. Gembong memperkirakan total nilai piutang dan denda per Februari tahun lalu sekitar Rp 11,8 triliun.

Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali, mengatakan penagihan piutang dan denda terkait dengan SIPPT dilakukan dengan mendatangi lokasi perusahaan. Masalah biasanya muncul saat perusahaan yang ditagih sudah gulung tikar. "Kalau ada yang seperti itu, kami akan lapor ke Balai Kota," kata dia.

Khusus untuk piutang dari perusahaan yang sudah tutup, menurut Michael, pemerintah DKI akan memutuskan kelanjutannya melalui majelis penetapan status aset. Sebab, piutang yang tidak tertagih bakal membebani penilaian dari BPK. "Sebab, kalau tidak begitu, akan terus tercatat sebagai piutang," kata dia.

Gubernur Anies Baswedan mengatakan pencatatan aset ditargetkan rampung pada 15 Maret mendatang. Setelah diaudit BPK selama 67 hari, hasilnya bakal disampaikan pada pertengahan Mei. "Kami mengakui masalah penataan aset ini menantang," kata dia. LINDA HAIRANI


Yang Lepas dan Yang Akan Ditagih




SebelumnyaMetro 1/4 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Komentar

Berita Terkait

  • Pencatatan Aset DKI Senilai Rp 30 Triliun Terhambat
  • BPN Tegaskan Penerbitan Sertifikat Tanah tanpa Biaya
  • Tersangka Prostitusi Online Kelola Bisnis Seks Anak
  • Jaringan Prostitusi di Grup Line Terbongkar

    Berita Lainnya

  • Cover Story

    Memangkas Jenderal tanpa Jabatan

    Tentara Nasional Indonesia mengklaim jumlah perwira tanpa jabatan akan menyusut dalam lima tahun.

    7 Februari 2019
  • Berita Utama

    Jenderal tanpa Jabatan Diharapkan Berkurang dalam Lima Tahun

    Prajurit diusulkan dapat berkarier di jabatan fungsional.

    7 Februari 2019
  • Berita Utama

    Penolakan Revisi UU Militer Menguat

    Tentara diminta tidak ikut campur persoalan sipil.

    7 Februari 2019
  • Berita Utama

    Balada Jenderal Ular Tangga

    Perwira tinggi penganggur mengisi waktu tunggu jabatan dengan berbagai kegiatan.

    7 Februari 2019
  • Berita Utama

    Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayor Jenderal Sisriadi: Masalah Kelebihan Perwira Dulu Dianggap Tabu

    Banyaknya perwira tinggi dan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia yang tidak memiliki jabatan alias non-job kini menjadi sorotan publik.

    7 Februari 2019
  • Parameter

    Bahaya Mengendarai Skuter Listrik

    Popularitas skuter listrik terus meningkat. Selain ringan dan mudah dibawa, kendaraan ini nyaman digunakan di daerah perkotaan.

    7 Februari 2019
  • Peristiwa

    Eni Saragih Dituntut 8 Tahun Penjara

    Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, dihukum 8 tahun penjara dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1.

    7 Februari 2019
  • Peristiwa

    Jasa Pengiriman Ekspres Boikot Kargo Udara

    Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) menghentikan sementara pengiriman kargo melalui penerbangan.

    7 Februari 2019
  • Peristiwa

    Paus Akui Adanya Pelecehan terhadap Biarawati

    Paus Fransiskus untuk pertama kalinya mengakui adanya pelecehan seksual terhadap para biarawati oleh pastor dan uskup, termasuk sejumlah kasus di mana beberapa imam menggunakan wanita sebagai budak seks.

    7 Februari 2019
  • Peristiwa

    Myanmar Bentuk Tim Panel Konstitusi

    Parlemen Myanmar memilih dan membentuk sebuah komite untuk membahas amendemen konstitusi, meskipun ada keberatan dari beberapa anggota parlemen yang berpihak kepada militer.

    7 Februari 2019
  • Peristiwa

    Runway 3 Soekarno-Hatta Beroperasi Juni

    PT Angkasa Pura II (Persero) optimistis pembangunan landasan pacu atau runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta segera rampung dan dapat dioperasikan pada Juni 2019.

    7 Februari 2019
  • Peristiwa

    Mayora Bidik Eropa Timur dan Afrika

    PT Mayora Indah Tbk berniat mengembangkan pasar ekspor ke kawasan Eropa timur dan Afrika.

    7 Februari 2019
  • Peristiwa

    Lalu Lintas Jalan Tol Bandara Dialihkan sampai 16 Februari

    PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) mengalihkan lalu lintas di ruas jalan tol Bandara Soekarno-Hatta mulai kemarin karena adanya pemasangan balok jembatan di Jembatan Kunciran Junction (Km 15+500) di ruas Serpong menuju Bandara.

    7 Februari 2019
  • Opini

    KPK Diserang Lagi

    "Kalau Anda membunuh saya, tak ada gunanya, karena orang lain akan melanjutkan penyelidikan".

    7 Februari 2019
  • Opini

    Pelanggaran HAM Berat dan Debat Capres

    Indonesia pernah menggelar Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2001-2005.

    7 Februari 2019
  • Editorial

    Usut Penganiayaan Penyidik KPK

    Pengeroyokan yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu pekan lalu, sungguh merupakan insiden memalukan.

    7 Februari 2019
  • Seni

    Keadilan dari Kaleng Rombeng

    Teater Api Indonesia mementaskan DOR karya Putu Wijaya dalam konteks kekinian.

    7 Februari 2019
  • Ilmu dan Teknologi

    Spesies Hiu Purba Baru Ditemukan

    Ikan hiu ini hidup pada zaman yang sama dengan T-Rex.

    7 Februari 2019
  • Internasional

    Korea Utara Dilaporkan Sembunyikan Fasilitas Nuklir di Bandara

    Temuan panel PBB sejalan dengan intelijen Amerika, bahwa Pyongyang enggan membatalkan program nuklirnya.

    7 Februari 2019
  • Internasional

    Trump Berkukuh Membangun Tembok Perbatasan

    Tembok Meksiko hingga penyelidikan terhadap Trump menjadi topik pidato kenegaraan.

    7 Februari 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Unicorn Tanah Air Kian Agresif Berekspansi

    Go-Jek diperkirakan menjadi decacorn pertama.

    7 Februari 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Pemerintah Awasi Penjualan Gas Bersubsidi Secara Online

    Subsidi gas elpiji membengkak menjadi Rp 72,32 triliun.

    7 Februari 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Kinerja Ekspor Tak Mampu Tandingi Impor

    Pertumbuhan ekonomi 2018 tak mencapai target.

    7 Februari 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Tekanan Keuangan Pos Indonesia

    Biaya kewajiban layanan publik membebani kas perusahaan.

    7 Februari 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Digitalisasi Pos Indonesia Berjalan Lambat

    Kontribusi pendapatan dari segmen usaha baru belum optimal.

    7 Februari 2019
  • Nasional

    Penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disesalkan

    Hoaks tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bermunculan.

    7 Februari 2019
  • Nasional

    Dewan Selesaikan RUU PKS Sebelum Ganti Periode

    Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan dibahas kembali pasal per pasal.

    7 Februari 2019
  • Nasional

    Literasi Keagamaan di Masjid Dinilai Rendah

    Generasi muda lebih senang mengaji di media sosial ketimbang di masjid.

    7 Februari 2019
  • Nasional

    Para Inkumben Terancam Lengser

    Calon penantang lebih populer.

    7 Februari 2019
  • Metro

    Pencatatan Aset DKI Senilai Rp 30 Triliun Terhambat

    Piutang aset sekitar Rp 11,8 triliun pun belum tertagih.

    7 Februari 2019
  • Metro

    BPN Tegaskan Penerbitan Sertifikat Tanah tanpa Biaya

    Pungli dengan dalih uang lelah mencapai Rp 3 juta. Lurah menganggap tak ada masalah.

    7 Februari 2019
  • Metro

    Tersangka Prostitusi Online Kelola Bisnis Seks Anak

    Membernya tersebar luas dari Jakarta, Bandung, Semarang, hingga Surabaya.

    7 Februari 2019
  • Metro

    Jaringan Prostitusi di Grup Line Terbongkar

    Grup percakapan itu menawarkan telepon seks, pertunjukan mesum, hingga transaksi seks. Model yang dijajakan ada yang masih anak-anak.

    7 Februari 2019
  • Olah Raga

    Pilih Madrid

    Chelsea tak punya pilihan selain melepas Hazard.

    7 Februari 2019
  • Olah Raga

    Pemain Persib Dalam Kondisi Siap Ladeni Persiwa

    Laga tunda leg kedua ini akan berlangsung Senin mendatang di Bandung.

    7 Februari 2019
  • Olah Raga

    Barcelona Kejar Isco

    Pemain 26 tahun itu makin kesulitan menembus tim inti Real Madrid di bawah asuhan Santiago Solari.

    7 Februari 2019
  • Olah Raga

    Aturan Baru F1 di 2019

    Beberapa peraturan balap mobil Formula 1 tahun ini berubah.

    7 Februari 2019
  • Olah Raga

    Pemain Diminta Tingkatkan Kualitas Latihan

    Susi Susanti memberi contoh keberhasilan ganda putra Kevin/Marcus.

    7 Februari 2019
  • Daftar Iklan Baris

    Iklan Pengumuman

    Iklan Pengumuman

    7 Februari 2019
Koran Tempo
  • TEMPO.CO
  • Majalah Tempo
  • Majalah Tempo English
  • Koran Tempo
  • Tempo Institute
  • Indonesiana
  • Tempo Store
  • Tempo.co English

© 2018 PT. Info Media Digital, All right reserved