LONDON – Inggris dan Australia menawarkan kewarganegaraan bagi warga Hong Kong yang memenuhi syarat. Tawaran ini muncul setelah Cina memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan bakal memberikan visa selama lima tahun bagi 2,9 juta warga Hong Kong dengan status paspor nasional Inggris (luar negeri) atau British National (Overseas) passport. Inggris menilai keputusan Beijing mengesahkan undang-undang itu melanggar otonomi Hong Kong dan bertentangan dengan undang-undang dasar, konstitusi mini negara itu.
"Kami memperkenalkan rute baru bagi mereka yang berstatus nasional Inggris di luar negeri untuk memasuki Inggris, memberikan cuti terbatas agar tetap memiliki kemampuan untuk tinggal serta bekerja di Inggris, dan selanjutnya untuk mengajukan kewarganegaraan," ujar Johnson kemarin.
Hong Kong berada di bawah yurisdiksi Inggris sampai Inggris mengembalikannya ke Cina pada 1997. Setelah penyerahan itu, Beijing menjamin akan melestarikan otonomi yudikatif dan legislatif Hong Kong selama 50 tahun dengan kebijakan "satu negara dua sistem". Dengan sistem tersebut, kekuasaan terpusat di Cina tapi kapitalisme serta demokrasi berada di Hong Kong.
Tak hanya Inggris. Australia juga mempertimbangkan untuk menawarkan tempat yang aman bagi warga Hong Kong. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan situasi di Hong Kong sangat memprihatinkan. Australia siap memberikan dukungan kepada penduduk Hong Kong. "Itu penting dan sangat konsisten dengan siapa pun sebagai manusia," ujar Morrison.
Menurut dia, tidak ada keputusan akhir yang dibuat ihwal bagaimana cara Australia melakukan hal tersebut. Morrison menegaskan, negaranya siap meningkatkan dan memberikan dukungan kepada penduduk Hong Kong.
Australia-Hong Kong Link, yang telah melobi Canberra untuk menawarkan suaka kepada warga Hong Kong, menyambut baik pernyataan Morrison. "Di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru, pemerintah Partai Komunis Cina akan menggunakan segala cara untuk membungkam oposisi," kata Claudia, seorang perwakilan lembaga itu yang enggan memberikan nama belakangnya karena khawatir.
Anggota Australia-Hong Kong Link lainnya, yang meminta disebut sebagai John, menyambut opsi "sekoci" tersebut. Namun dia sedih karena kemungkinan tidak akan pernah bisa pulang. "Aku ingin melihat pemandangan indah Victoria Harbour di Hong Kong."
Adapun Cina mengatakan Inggris tidak berhak memberikan izin tinggal kepada warga Hong Kong setelah adanya Undang-Undang Keamanan. Beijing mengultimatum London dengan menyatakan bisa melakukan tindakan balasan atas keputusan memperluas jalur kewarganegaraan bagi penduduk Hong Kong.
"Jika Inggris melakukan perubahan sepihak terhadap praktik tersebut, itu akan melanggar posisinya sendiri dan janji serta hukum internasional. Selain itu, melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional," demikian pernyataan Kedutaan Besar Cina di London.
Kedutaan Cina di London menekankan bahwa semua rekan senegaranya yang tinggal di Hong Kong adalah warga negara Cina. "Kami dengan tegas menentang ini dan berhak untuk mengambil tindakan yang sesuai." Pernyataan Cina menegaskan agar London menilai kembali keputusannya dan tidak ikut campur dalam urusan Hong Kong.
Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan akan ada sedikit hal yang bisa dilakukan London jika Cina menolak mengizinkan warga Hong Kong pindah ke Inggris. Raab mengatakan London dapat menggunakan pengaruh diplomatik dan cara lain untuk mencoba melunakkan pendekatan terhadap Cina.
Adapun perkembangan terbaru dari Hong Kong, otoritas setempat menangkap 10 orang di bawah undang-undang baru selama aksi protes kemarin. Kelompok pengacara di Hong Kong menyatakan kaget dan prihatin terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang baru diberlakukan dan dirancang Beijing.
Advokat yang juga akademikus, Eric Cheung, menulis di Facebook bahwa undang-undang itu lebih buruk dari skenario terburuk yang diprediksinya. Menurut dia, teks dalam undang-undang tersebut mewakili semangat sistem hukum sosialis daratan Tiongkok daripada sistem hukum umum Hong Kong.
GUARDIAN | NDTV | SOUTH CHINA MORNING POST | HONGKONGFP | SUKMA LOPPIES
Balasan Cina terhadap Media Amerika
OTORITAS Cina meminta empat kantor media Amerika Serikat yang beroperasi di negara itu untuk mengungkapkan rincian operasi mereka. Dalam tujuh hari, mereka meminta empat kantor tersebut merinci dalam bentuk tertulis tentang jumlah staf, keuangan, operasi, dan real estat yang mereka miliki di Cina.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, menyatakan bahwa empat kantor media Amerika itu adalah Associated Press, United Press International, Columbia Broadcasting System, dan National Public Radio. Cina menyatakan terpaksa melakukan hal ini terhadap Amerika sebagai tindakan murni membela diri.
"Langkah-langkah oleh Cina itu sepenuhnya diperlukan sebagai tindakan balasan menanggapi penindasan tidak masuk akal yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap kantor cabang kantor media Cina di Amerika Serikat," kata Zhao. Dia menegaskan, kebijakan Cina tersebut sepenuhnya dapat dibenarkan.
Tindakan itu bermula dari sikap Amerika pada akhir Februari lalu. Pemerintahan Presiden Donald Trump menambahkan empat kantor media Cina dalam daftar organisasi yang harus dianggap sebagai "misi asing". Alasannya, hubungan mereka dengan pemerintah dan Partai Komunis yang berkuasa. Media Tiongkok tersebut antara lain kantor berita Xinhua, China Daily Distribution Corporation, dan China Global Television Network.
Zhao menilai, dalam beberapa tahun terakhir, Amerika telah memberi pembatasan yang tidak beralasan terhadap agen dan personel media Tiongkok di Amerika. Washington juga dengan sengaja mempersulit tugas pelaporan mereka, serta membuat mereka mengalami diskriminasi dan penindasan yang bermotivasi politik.
Adapun Amerika menyatakan keputusannya untuk menunjuk entitas-entitas tersebut tidak didasari oleh konten apa pun yang diproduksi. "Juga tidak menempatkan batasan pada apa yang entitas-entitas tersebut publikasikan di Amerika," kata Morgan Ortagus, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika. | XINHUA | ANADOLU | ABC NEWS |
SUKMA LOPPIES
