Penandatanganan Pakta Integritas Oleh Kepala BPSDM Hukum dan Ham Bersama Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan melepas 80 Orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II yang telah menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan di  Pusat Pengembangan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Makasar, Sulawesi Selatan.

Ditempat yang sama, sebanyak 68 Peserta Pelatihan Kepemimpian Administrator telah memasuki asrama KMP LAN RI Makasar untuk menyelesaikan Seminar Akhir. Peserta pelatihan ini merupakan bagian dari 1.781 peserta pelatihan PKP dan PKA yang saat ini sedang melakukan pelatihan di 23 Lembaga Pelatihan Ke Kementerian/Provinsi/Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia.

Dalam pelepasan peserta Pelatihan Kepemimpinan ini juga dilakukan penandatangan Pakta Integritas Kepala BPSDM Hukum dan HAM bersama dengan para Peserta Pelatihan. Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan satu komitmen para alumni Pelatihan Kepemimpinan yang akan menjadi duta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dan juga merupakan pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk mengimplementasikan secara nyata Aksi Perubahan dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang unggul dan berkelas dunia serta untuk meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui sistem pembelajaran terintegrasi.

Para Duta BPSDM Hukum dan HAM ini juga harus memberikan hak pelatihan guna pengembangan kompetensi secara mandiri sebanyak 20 jam pelajaran setahun melalui Aplikasi MOOC Kemenkumham serta adil dalam hal kesamaan hak dan kesempatan pengembangan kepada PNS di Lingkungan kerja. Ini merupakan langkah kongkrit BPSDM Hukum dan HAM yang memiliki tugas Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM.

Didalam sambutannya, Iwan Kurniawan mengatakan bahwa Pemimpin saat ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Tantangan yang pertama adalah digital disruption, dimana teknologi menjadi pengubah utama masa depan, termasuk layanan publik.

““Kita harus menempatkan citizens pada posisi terdepan, yang artinya subjek utama pelayanan kita adalah masyarakat. Penggunaan teknologi sebagai cara untuk melayani, maka jangan gunakan teknologi untuk konsep, tetapi sebagai cara untuk memudahkan pemberian layanan publik, mempermudah bukan mempersulit.”

Sejalan dengan Reformasi Birokrasi sedang dilakukan,  sesuai dengan roadmap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu pemerintahan yang berkelas dunia,  di dalam tahapan akhir Reformasi Birokrasi juga ada Dynamic Goverment dengan prinsip organisasi yang adaptif dan Kementerian Hukum dan HAM yang berkelas dunia dapat terwujud melalui orang-orang yang multi talenta dan memahimi bisnis proses yang cepat didukung dengan pengetahuan teknologi informasi.

“setiap Pimpinan Harus memiliki 3T, yaitu : 

1. Thinking Ahead, atau memiliki inisiatif dan ide gagasan untuk orang bisa berkinerja dengan baik,

2. Think Again atau mendiskusikan gagasan yang dimilikinya, melihat dari berbagai sudut pandang,

3. Thinking Accros atau mampu menciptakan kolaborasi, mengajak orang lain untuk bekerjasama,” tambah Iwan Kurniawan.

Dalam kegiatan ini, Kepala BPSDM Hukum dan HAM DI dimpingi Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknis Kepemimpinain, Morina Harahap juga mengunjungi booth pameran karya Rancangan Aksi Perubahan dari para peserta Pelatihan Kepemimpinan. Karya Aksi Perubahan para peserta yang ditampilan dalam pameran berupa majalah, infografis, layout berisi dokumen laporan Aksi Perubahan beserta proses rancangannya  hingga video yang menceritakan bisnis proses Aksi Perubahan masing-masing peserta. Metode dengan menggunakan pameran Aksi Perubahan ini di percaya peserta dapat lebih mengambil ilmu yang diperoleh selama pelatihan untuk mempresentasikan dan menterjemahkan Ide dan gagasannya kedalam bentuk-bentuk yang mudah untuk dimengerti.